Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Kinerja Keuangan Pemerintah yang Raih Opini WTP dari BPK

*JAKARTA* – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi kinerja keuangan pemerintah pusat yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ini merupakan yang kedelapan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2016.

“Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, hasil WTP tidak boleh membuat pemerintah pusat terlena. Karena WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban. Mendapatkan WTP bukan berarti tidak ada hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan. Mengingat penggunaan APBN sebagai uang rakyat bukan hanya harus tepat secara administrasi, tetapi juga tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Bamsoet usai menghadiri penyerahan LHP LKPP dari BPK kepada pemerintah pusat di Jakarta, Senin (8/7/24).

Hadir dalam acara tersebut antara lain Presiden Joko Widodo, Wapres KH Maruf Amin, Ketua DPR Puan Maharini, Ketua BPK RI Isma Yatun, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menko Polhukam Hadi Thahjanto.

Bamsoet, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, mendukung langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam melakukan reformasi struktural untuk memangkas berbagai perizinan yang rumit dan berbelit. Ia menekankan bahwa reformasi struktural ini harus dilanjutkan, ditingkatkan, dan disempurnakan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk memberikan kepastian hukum, yang sangat penting dalam pengelolaan perekonomian.

“Saat ini ada sekitar 42 ribu peraturan di Indonesia yang diduga saling tumpang tindih, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, hingga peraturan gubernur, bupati, dan walikota. Hiper regulasi, disharmonisasi regulasi, hingga multi interpretasi regulasi tersebut berdampak pada terhambatnya kemajuan perekonomian, termasuk iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh melalui program legislasi review,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menjelaskan, dalam menghadapi perekonomian global yang masih diselimuti banyak ketidakpastian akibat konflik geopolitik, perang dagang, serta perubahan iklim, pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto harus bisa memanfaatkan penggunaan APBN dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan fleksibilitas secara seimbang. Sehingga bisa lebih berani dan fokus pada hasil, daripada terbelenggu pada prosedur yang berorientasi proses.

“Pertumbuhan ekonomi global tahun ini diperkirakan melambat menjadi hanya 3,2 persen. Bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Namun, Indonesia masih berada dalam kondisi yang sangat baik karena hingga saat ini ekonomi dan politik sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, bahkan pada kuartal I/2024 tumbuh 5,11 persen. Stabilitas politik dan ekonomi inilah yang perlu dijaga oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sehingga perekonomian Indonesia hingga akhir tahun nanti bisa tetap tumbuh signifikan,” pungkas Bamsoet. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *