Selayar, 6 Maret 2025 – Kantor Hukum Ratna Kahali dan Rekan (RKR) resmi melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Selayar ke Polres Kepulauan Selayar atas dugaan pemalsuan dan penggelapan dana Desa Bonea, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Laporan tersebut diajukan oleh kuasa hukum Kepala Desa Bonea, Alwan Sihadji, SH, yang saat ini tengah menjalani proses hukum.
Laporan yang teregister dalam surat bernomor 14/B/RKR/III/2025 itu menyoroti dugaan korupsi terkait dana desa sebesar Rp 357.722.613,- yang sebelumnya disita penyidik Kejaksaan Negeri Selayar sebagai barang bukti dalam penyelidikan dugaan penyimpangan dana desa. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan jumlah dana yang diterima oleh kejaksaan, sehingga menimbulkan dugaan adanya pemalsuan dan penggelapan.
Berdasarkan berita acara penerimaan uang, jumlah dana yang diserahkan oleh Alwan Sihadji kepada penyidik kejaksaan seharusnya mencapai Rp 357.735.613,-. Namun, dalam dokumen resmi yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Selayar, jumlah yang dicatat hanya Rp 357.722.613,-, sehingga terdapat selisih nominal yang menjadi sorotan.
“Perbedaan ini harus ditelusuri karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kami menuntut transparansi dan kejelasan dari pihak kejaksaan terkait pencatatan dana tersebut,” ujar Ratna Kahali, SH, kuasa hukum Alwan Sihadji.
Pada Kamis, 6 Maret 2025, Muhammad Sirul Haq, SH, C.NSP, C.CL, yang bertindak sebagai kuasa hukum Kepala Desa Bonea, bersama sejumlah warga Desa Bonea serta pejabat desa bernama Asri, mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kepulauan Selayar untuk menyerahkan laporan dugaan pemalsuan dan penggelapan tersebut.
Laporan itu diterima langsung oleh petugas SPKT, Briptu Muh. Khasbi, NRP 97090476, yang memastikan bahwa pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
“Kami mendukung penuh pengusutan kasus ini. Kami berharap Kapolres Kepulauan Selayar dapat segera menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan transparan agar keadilan dapat ditegakkan,” tegas Muhammad Sirul Haq.
Menurut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, dana yang disita oleh kejaksaan tersebut bukanlah bagian dari kerugian negara, melainkan dana desa yang masih tersimpan dan seharusnya dikembalikan ke kas Desa Bonea.
“Dana ini bukanlah uang hasil korupsi, melainkan dana yang belum terpakai. Oleh karena itu, harus dikembalikan ke kas desa untuk kepentingan masyarakat,” tambah Sirul Haq.
Kasus ini menarik perhatian publik, mengingat dana desa adalah anggaran yang bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kuasa hukum berharap aparat penegak hukum bertindak adil dalam menangani laporan ini dan memberikan kepastian hukum bagi Kepala Desa Bonea serta warga yang terkena dampak dari kasus ini.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Sementara itu, Polres Kepulauan Selayar diharapkan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap kebenaran dalam dugaan pemalsuan dan penggelapan dana desa ini.
(Tim/Red/**)
