Probolinggo – Anggaran sebesar Rp5,8 miliar untuk Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 seharusnya menjadi angin segar bagi media lokal. Dana yang dikucurkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini diharapkan dapat mendukung berbagai kemitraan media, termasuk advertorial yang memberikan ruang bagi media lokal untuk bertahan di tengah persaingan industri. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi anggaran, di mana hanya segelintir media yang mendapatkan porsi terbesar, sementara media lain—khususnya yang dianggap “mingguan”—hanya bisa gigit jari.
Harapan Tinggi yang Berujung Kekecewaan
Saat kabar anggaran Rp5,8 miliar ini mencuat dalam laporan RAPBD 2024 DPRD Komisi I, banyak jurnalis di Kabupaten Probolinggo mengira bahwa setidaknya sebagian dari dana tersebut akan dialokasikan untuk advertorial dan kemitraan media yang lebih luas. Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya ada kesempatan bagi semua media untuk turut serta dalam menyebarluaskan informasi mengenai capaian pembangunan, kebijakan daerah, hingga program layanan publik.
Namun, kenyataan berbicara lain. Alih-alih mendukung semua media, distribusi anggaran ini justru menunjukkan adanya pembagian yang tidak merata. Media yang memiliki kedekatan dengan sumber kekuasaan atau yang berlabel “harian” mendapatkan porsi lebih besar, sementara media yang dianggap “mingguan”—meski aktif meliput dan menyajikan berita setiap hari—sering kali terpinggirkan.
“Kami bekerja siang malam, meliput berbagai kegiatan pemerintah daerah, menulis berita, mengedit, dan menyebarkannya kepada masyarakat. Tapi saat bicara soal kemitraan dan dukungan, kami hanya mendapat undangan liputan tanpa kompensasi yang sepadan,” ungkap seorang jurnalis lokal yang enggan disebut namanya.
Ketidakadilan dalam Pembagian Anggaran Advertorial
Fenomena tebang pilih dalam pembagian advertorial bukanlah hal baru. Selama ini, ada media tertentu yang seolah memiliki “jalur khusus” untuk mendapatkan bagian terbesar dari anggaran publikasi pemerintah, sementara media lain hanya mendapatkan sisa atau bahkan diabaikan sama sekali.
Seharusnya, dengan anggaran Rp5,8 miliar, Kominfo bisa menerapkan kebijakan yang lebih adil dan transparan. Advertorial dan kemitraan media bukanlah hak istimewa bagi segelintir pihak, melainkan bentuk dukungan terhadap seluruh media yang telah berkontribusi dalam penyebaran informasi publik.
“Kalau media yang dianggap mingguan terus-menerus dikesampingkan, lalu di mana keadilan dalam pengelolaan anggaran publik? Bukankah semua media memiliki peran yang sama dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat?” ujar seorang pemimpin redaksi media lokal.
Selain itu, banyak pihak mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan anggaran ini. Apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan publikasi dan komunikasi yang melibatkan seluruh media? Ataukah ada agenda lain yang membuat sebagian besar media hanya bisa menjadi penonton?
Aplikasi Canggih atau Proyek Misterius?
Tak sedikit yang menduga bahwa sebagian besar anggaran ini justru dialokasikan untuk proyek-proyek teknologi informasi yang kurang relevan dengan kebutuhan utama komunikasi publik. Berbagai aplikasi dan program yang dikembangkan oleh Kominfo sering kali tidak terdengar gaungnya di kalangan media lokal, apalagi masyarakat luas.
“Jangan-jangan, dana ini lebih banyak dipakai untuk aplikasi yang entah siapa penggunanya, atau proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya bagi media dan masyarakat,” tambah seorang jurnalis senior.
Jika memang anggaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi publik, seharusnya media lokal mendapatkan porsi yang layak. Bukankah mereka yang setiap hari bekerja keras menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat?
Transparansi dan Kesetaraan: Kunci Pengelolaan Anggaran yang Adil
Untuk memastikan bahwa anggaran Rp5,8 miliar ini benar-benar bermanfaat bagi semua media di Kabupaten Probolinggo, Kominfo harus membuka ruang dialog dengan para jurnalis dan pemilik media. Pemerintah daerah harus transparan dalam menyusun kebijakan publikasi dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam kemitraan media.
Selain itu, perlu adanya sistem pembagian anggaran yang lebih adil, di mana setiap media memiliki kesempatan yang sama untuk bermitra dengan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi publik. Jika perlu, dibuat mekanisme pengajuan dan penilaian yang transparan agar semua pihak bisa bersaing secara sehat dan profesional.
Dengan anggaran sebesar ini, tidak ada alasan bagi Kominfo untuk hanya berpihak pada media tertentu. Jika transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran bisa ditegakkan, maka semua media—baik harian maupun mingguan—dapat bekerja sama dalam membangun komunikasi publik yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Jangan sampai, di balik anggaran besar ini, justru terjadi praktik tebang pilih yang merugikan sebagian besar media lokal. Advertorial dan kemitraan media bukan sekadar soal uang, tetapi juga bentuk apresiasi atas kerja keras para jurnalis yang tanpa henti menyampaikan informasi kepada masyarakat.
(Bng)
