Jakarta, Patrolihukum.net – Istana Kepresidenan akhirnya buka suara terkait rumor pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang belakangan ramai diperbincangkan di ruang publik. Keputusan ini dinilai sebagai langkah politik yang tegas dan elegan, sekaligus menegaskan kewibawaan negara di tengah derasnya spekulasi yang berpotensi merusak soliditas institusi Polri.
Klarifikasi resmi tersebut menegaskan bahwa isu pergantian Kapolri bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga berbahaya bila dibiarkan berkembang tanpa penjelasan. Menurut pengamat politik sekaligus pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, rumor tersebut sengaja digoreng untuk menciptakan delegitimasi baik terhadap Kapolri maupun institusi Polri secara keseluruhan.
“Keputusan Istana untuk memberikan klarifikasi adalah langkah yang tepat. Ini bukan hanya soal figur Kapolri, tetapi juga menyangkut wibawa negara. Kepemimpinan Polri tidak bisa dijadikan alat transaksi politik ataupun komoditas gosip publik,” tegas Haidar, Sabtu (13/9/2025).
Menjawab Spekulasi dengan Fakta
Menurut Haidar, langkah Istana ini penting karena menunjukkan bahwa pemerintah bekerja dengan kepastian, bukan dengan wacana yang dimainkan pihak-pihak tertentu. Ia menilai, jika dibiarkan berlarut-larut, rumor liar soal pergantian Kapolri bukan saja merugikan nama baik Kapolri secara pribadi, melainkan juga dapat dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menciptakan konflik politik jangka panjang.
Klarifikasi tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bagi pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas nasional melalui isu-isu spekulatif. Dengan pernyataan resmi dari Istana, masyarakat tidak lagi digiring oleh narasi liar, melainkan diarahkan pada kepastian bahwa roda pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan rasionalitas.
Pemerintah Tunjukkan Akuntabilitas
Lebih jauh, Haidar menilai sikap terbuka pemerintah dalam merespons rumor ini sebagai wujud akuntabilitas. Ia menegaskan, di tengah iklim politik yang rawan manipulasi, kecepatan dan ketegasan komunikasi politik merupakan bagian penting dari strategi menjaga kewibawaan negara.
“Pemerintah tidak hanya bekerja, tetapi juga berani menjelaskan. Ini patut diapresiasi karena memperlihatkan keberanian politik untuk menjawab isu dengan fakta, bukan dengan diam yang justru bisa menimbulkan spekulasi baru,” ungkapnya.
Kepemimpinan Polri di Bawah Kendali Presiden
Dengan sikap tegas Istana, publik kini mendapatkan kepastian bahwa kendali penuh atas kepemimpinan Polri berada di tangan Presiden, bukan pada tekanan opini publik yang sengaja dibentuk oleh kelompok berkepentingan.
Menurut Haidar, inilah esensi dari kewibawaan negara: keputusan strategis yang menyangkut institusi keamanan dan penegakan hukum tetap berada dalam garis komando konstitusional, bukan pada manuver politik sesaat.
“Pesannya jelas: negara tidak boleh tunduk pada tekanan opini. Kepemimpinan Polri adalah mandat Presiden. Inilah bentuk kewibawaan negara yang sejati,” pungkasnya.
Jakarta, 13 September 2025
R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)
(Edi D/Red/**)
