JAWA TIMUR – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur menegaskan pentingnya menjaga independensi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi penegak hukum yang netral dan profesional. Hal ini disampaikan menyusul wacana yang mencuat mengenai penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang menuai penolakan dari berbagai pihak.
Ketua GMNI Jawa Timur, Hendra Prayogi, dengan tegas menyatakan bahwa gagasan tersebut berpotensi merusak sistem demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. “Polri harus tetap menjadi lembaga independen untuk menjaga kepercayaan publik, menjamin prinsip demokrasi, dan memperkuat negara hukum,” ujar Hendra pada Sabtu (30/11/2024).
Hendra menilai, penempatan Polri di bawah Kemendagri atau TNI dapat membuka peluang intervensi politik, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. “Jika ini terjadi, sistem penegakan hukum di Indonesia akan terganggu. Polri harus netral agar dapat menjalankan tugasnya dengan profesional tanpa pengaruh dari pihak mana pun,” tambahnya.
Meski demikian, GMNI Jawa Timur mendukung upaya reformasi internal Polri untuk meningkatkan kinerja dan integritas institusional tanpa mengorbankan posisinya sebagai lembaga independen. Menurutnya, reformasi tersebut harus menjadi prioritas pemerintah daripada mengusulkan langkah-langkah yang melemahkan Polri.
“Kami menyerukan kepada pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk fokus memperkuat Polri sebagai lembaga mandiri. Wacana seperti ini hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” tegasnya.
Melalui sikap tersebut, GMNI Jawa Timur mengajak semua pihak untuk menjaga komitmen terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang menjadi pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
(Edi D/*)
