Jakarta | Menjelang Oktober 1740, Batavia berada dalam keadaan yang semakin tegang. Kota pelabuhan utama VOC itu mengalami kelesuan ekonomi, sementara jumlah penduduk Tionghoa terus bertambah. Perpaduan tekanan ekonomi dan perubahan demografi membentuk latar penting bagi meningkatnya kecemasan pemerintah kolonial. Namun, keadaan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan kekerasan yang kemudian terjadi; kebijakan dan tindakan para penguasa turut menentukan arah krisis.
Jumlah warga Tionghoa di Batavia pada masa itu tidak diketahui secara pasti. Dalam buku Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008), Benny G. Setiono memperkirakan populasinya berkisar 4.000 hingga belasan ribu orang. Rentang yang lebar ini menunjukkan keterbatasan data yang tersedia sekaligus mengingatkan bahwa angka penduduk dalam catatan sejarah perlu diperlakukan sebagai perkiraan, bukan hitungan yang sudah terverifikasi. Meski demikian, pemerintah VOC memandang pertumbuhan komunitas tersebut sebagai persoalan yang perlu ditangani.
Di tengah kemerosotan ekonomi, pekerjaan dan peluang usaha menjadi semakin terbatas. Situasi ini dapat memperbesar persaingan dan kecurigaan di kelompok masyarakat, terutama ketika otoritas kolonial menilai penduduk melalui kepentingan keamanan dan pengendalian. Warga Tionghoa tidak hanya hidup sebagai satu kelompok dengan keadaan yang seragam: mereka memiliki beragam pekerjaan dan posisi sosial. Akan tetapi, kebijakan pemerintah cenderung memperlakukan pertumbuhan populasi sebagai masalah kolektif.
Gubernur Jenderal VOC Adriaan Valckenier kemudian menetapkan kebijakan untuk mengurangi jumlah warga Tionghoa di Batavia. Salah satu cara yang ditempuh adalah memindahkan sebagian penduduk ke wilayah lain, termasuk Sri Lanka. Rencana pemindahan itu berlangsung dalam suasana penuh ketidakpastian dan memperkuat rasa takut di kalangan masyarakat. Beredar kabar mengenai tujuan pemindahan tersebut, tetapi sumber yang tersedia tidak memastikan kebenarannya. Karena itu, kabar tersebut perlu dibedakan dari kebijakan yang dapat disebutkan dengan lebih jelas, yakni upaya memindahkan warga ke tempat lain. Ketegangan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan keputusan pemerintah menjadi konteks bagi pecahnya krisis pada Oktober 1740, tanpa menghapus perlunya menelaah setiap sebab dan kabar secara kritis.
Menjelang pecahnya kekerasan di Batavia pada 1740, kabar mengenai rencana pemindahan warga Tionghoa menyebar di tengah suasana yang telah dipenuhi kecurigaan. Beredar anggapan bahwa pemindahan itu bukan sekadar upaya menata penduduk atau mengirim mereka ke tempat lain, melainkan kedok untuk membuang orang-orang Tionghoa ke tengah laut. Kabar tersebut menimbulkan ketakutan luas, terutama karena warga tidak mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi kepada mereka. Namun, dugaan mengenai pembuangan itu perlu dipahami sebagai kabar yang beredar dan memengaruhi keadaan, bukan sebagai fakta yang telah terbukti. Ketidakpastian, tekanan kebijakan, dan hubungan yang semakin tegang dengan VOC membuat rumor semacam itu mudah dipercaya dan menyebar.
Ketakutan tersebut turut mendorong sebagian warga Tionghoa untuk mengambil tindakan perlawanan. Di tengah kecemasan terhadap kemungkinan pemindahan paksa, sejumlah orang mempersenjatai diri dan menyerang sasaran-sasaran yang terkait dengan kepentingan VOC. Salah satu sasaran yang disebut dalam catatan mengenai peristiwa itu adalah pabrik gula, bagian dari kegiatan ekonomi kolonial di sekitar Batavia. Serangan-serangan ini menunjukkan bahwa ketegangan telah berubah menjadi bentrokan terbuka, meskipun tidak semua warga Tionghoa terlibat dalam perlawanan atau memiliki sikap yang sama. Bagi sebagian orang, tindakan bersenjata mungkin dipandang sebagai upaya menghadapi ancaman yang mereka rasakan; bagi VOC, serangan tersebut menjadi alasan untuk melihat keadaan sebagai tantangan terhadap kekuasaannya.
Setelah puluhan tentara VOC dilaporkan tewas dalam rangkaian bentrokan, situasi semakin genting. Kabar tentang korban memperkeras sikap kedua pihak dan memperbesar kekhawatiran bahwa kekerasan akan meluas. VOC kemudian mengerahkan kekuatan militer untuk menghadapi perlawanan, sehingga konflik tidak lagi terbatas pada serangan terhadap sejumlah sasaran. Pengerahan pasukan itu menandai eskalasi yang serius: aparat kolonial memiliki kemampuan untuk melakukan operasi berskala besar, sementara warga yang melawan berada dalam posisi yang jauh lebih rentan. Dengan demikian, rumor pemindahan yang menakutkan, respons bersenjata sebagian warga, dan tindakan militer VOC saling memperburuk keadaan. Unsur-unsur tersebut membentuk rangkaian menuju tragedi yang kemudian dikenal sebagai Geger Pecinan, tanpa menjadikan kabar tentang pembuangan ke laut sebagai kepastian sejarah.
Dalam catatan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (1999), rangkaian kekerasan di Batavia meningkat tajam pada awal Oktober 1740. Pada 9 Oktober, Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier mengerahkan pasukan untuk menyisir permukiman warga Tionghoa, baik di dalam maupun di luar tembok kota. Operasi itu berlangsung di tengah ketegangan dan ketakutan yang telah berkembang di Batavia. Penyisiran yang diarahkan kepada komunitas Tionghoa tersebut kemudian menjadi awal dari kekerasan yang jauh lebih luas.
Sehari kemudian, pada 10 Oktober, pembantaian besar-besaran pecah. Warga Tionghoa yang ditemukan menjadi sasaran tanpa memandang usia maupun jenis kelamin. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya menimpa mereka yang dianggap terlibat dalam perlawanan atau memiliki hubungan dengan pihak tertentu. Orang-orang yang berada di rumah maupun di kawasan permukiman ikut menghadapi ancaman. Suasana penyisiran dan serangan membuat warga sulit mencari tempat aman, sementara ruang kota yang padat memperbesar bahaya bagi mereka yang terjebak.
Skala kekerasan itu tergambar dalam kesaksian G. Bernhard Schwarzen, yang mencatat peristiwa tersebut dalam Reise in Ost-Indien (1751). Ia melukiskan jalan, gang, dan kanal di Batavia dipenuhi mayat. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pembantaian tidak terbatas pada satu lokasi, melainkan menyebar ke berbagai bagian kota. Schwarzen menulis: “Bahkan kaki kita tak akan basah ketika menyeberangi kanal jika melewati tumpukan mayat-mayat itu.” Kutipan ini menyampaikan kengerian yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika kanal yang biasanya menjadi bagian dari lanskap kota berubah menjadi tempat yang dipenuhi korban.
Kronologi 9 dan 10 Oktober itu menandai perubahan dari penyisiran permukiman menjadi pembantaian terbuka. Catatan Ricklefs membantu menempatkan pengerahan pasukan Valckenier dalam urutan peristiwa, sedangkan kesaksian Schwarzen memberikan gambaran tentang akibatnya di jalan-jalan Batavia. Keduanya memperlihatkan bagaimana operasi terhadap warga Tionghoa berujung pada kekerasan massal yang meluas. Peristiwa tersebut meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah kota dan menjadi bagian penting dari tragedi Geger Pecinan 1740.
Pembantaian warga Tionghoa di Batavia berlangsung hingga 22 Oktober 1740. Kekerasan yang bermula di tengah ketegangan sosial dan politik itu meluas ke berbagai bagian kota, meninggalkan korban dalam jumlah sangat besar. Perkiraan jumlah korban jiwa mencapai belasan ribu orang, meskipun angka pastinya sulit dipastikan berdasarkan catatan sejarah yang tersedia. Warga yang selamat menghadapi kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, dan sumber penghidupan. Rumah-rumah milik warga Tionghoa tidak hanya menjadi sasaran serangan, tetapi juga dijarah dan dihancurkan. Dengan demikian, kehancuran yang terjadi mencakup korban manusia sekaligus kerusakan besar pada kehidupan masyarakat dan lingkungan permukiman mereka.
Jejak peristiwa itu kerap dikaitkan dengan nama Kali Angke. Dalam Betawi: Queen of the East (2002), Alwi Shahab mengisahkan hubungan nama tersebut dengan ungkapan dalam bahasa Hokkien: “ang” berarti merah, sedangkan “ke” berarti sungai. Penafsiran itu menghubungkan warna merah dengan darah yang mengalir di sungai saat pembantaian, sehingga nama Kali Angke dipahami sebagai “sungai merah”. Kisah tersebut menjadi salah satu cara masyarakat mengingat kekerasan yang pernah berlangsung di kawasan Batavia. Namun, asal-usul nama Angke tidak hanya dijelaskan melalui penafsiran bahasa itu. Ada pula versi lain yang mengaitkannya dengan tokoh Tubagus Angke.
