Pembentukan enam komando daerah militer (Kodam) baru menjadi bagian dari penataan organisasi TNI Angkatan Darat untuk memperkuat pengamanan wilayah Indonesia. Langkah ini juga diarahkan untuk memperpendek rentang kendali komando, sehingga hubungan satuan di daerah dan pimpinan pusat dapat berlangsung lebih cepat, terarah, serta sesuai dengan kebutuhan keamanan masing-masing kawasan.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan bahwa penyesuaian organisasi diperlukan karena perkembangan situasi di berbagai daerah menuntut koordinasi yang lebih efektif. Dengan struktur kewilayahan yang disesuaikan, jajaran TNI AD diharapkan mampu menerima informasi, mengambil keputusan, dan memberikan respons secara lebih cepat ketika menghadapi dinamika keamanan maupun tantangan lain yang berkembang di lapangan.
Penambahan enam Kodam tidak semata-mata berkaitan dengan pembentukan satuan baru. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya memperkuat sistem komando kewilayahan agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara lebih efisien. Rentang kendali yang lebih pendek memungkinkan pemantauan kondisi daerah berjalan lebih intensif, sekaligus mendukung koordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta unsur terkait lainnya.
Menurut Donny, penyesuaian organisasi TNI AD dibutuhkan agar koordinasi dan respons terhadap perkembangan situasi di berbagai daerah berlangsung lebih cepat dan efektif. Pernyataan itu menegaskan bahwa perubahan struktur komando disusun berdasarkan kebutuhan operasional, bukan hanya pertimbangan administratif. Setiap Kodam nantinya memiliki peran penting dalam mengelola pembinaan teritorial dan mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di wilayah tanggung jawabnya.
Keberadaan enam Kodam baru juga diharapkan dapat memperkuat pengamanan wilayah secara berkelanjutan. Dengan dukungan komando yang lebih dekat, pemetaan potensi kerawanan dan pengerahan sumber daya dapat dilakukan secara lebih tepat. Pada saat yang sama, penataan ini menjadi bagian dari langkah TNI AD untuk membangun organisasi yang responsif, adaptif, dan mampu mengikuti perubahan kebutuhan pertahanan nasional.
Indonesia memiliki wilayah daratan yang luas dan terbentang dari barat hingga timur, sekaligus terdiri atas ribuan pulau dengan tingkat keterhubungan yang berbeda. Kondisi tersebut membuat pengelolaan keamanan tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam di setiap daerah. Sebagian wilayah memiliki medan pegunungan, hutan lebat, atau garis pantai yang panjang, sedangkan wilayah lain ditandai oleh kawasan perkotaan yang padat dan jalur transportasi yang kompleks. Jarak antarpulau juga dapat memengaruhi kecepatan pergerakan personel, penyampaian informasi, serta pelaksanaan bantuan ketika terjadi gangguan keamanan maupun bencana.
Selain faktor geografis, setiap daerah memiliki karakter masyarakat, dinamika sosial, dan tantangan pembangunan yang berbeda. Keragaman itu menuntut sistem organisasi kewilayahan yang mampu memahami kondisi lokal secara lebih mendalam. Penguatan struktur komando di berbagai wilayah dapat membantu memperpendek rentang kendali, mempercepat koordinasi, dan memastikan informasi dari lapangan diterima secara tepat oleh unsur pimpinan. Dengan demikian, pengamanan wilayah dapat dilaksanakan secara lebih responsif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Penataan organisasi kewilayahan juga memiliki fungsi penting dalam penanganan bencana. Kodam baru dapat membantu TNI AD mengerahkan personel, perlengkapan, dan dukungan logistik secara lebih cepat ketika masyarakat menghadapi gempa bumi, banjir, tanah longsor, erupsi gunung api, atau bencana lainnya. Keberadaan komando yang lebih dekat dengan daerah terdampak memudahkan kerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian, badan penanggulangan bencana, serta unsur relawan. Dukungan tersebut mencakup evakuasi, pencarian dan pertolongan, distribusi kebutuhan pokok, pembukaan akses transportasi, hingga pemulihan fasilitas umum.
Donny menegaskan bahwa pembentukan kodam bukan semata-mata penambahan struktur organisasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas TNI AD, terutama dalam menjaga keamanan, membangun koordinasi, dan memberikan respons yang cepat terhadap kebutuhan warga. Organisasi kewilayahan yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia diharapkan mampu memperkuat kehadiran negara tanpa mengabaikan kekhasan geografis dan sosial setiap daerah.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI yang berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI, Jakarta, pada Senin, 5 Oktober 2026. Peresmian tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI, sekaligus menandai penguatan organisasi pertahanan di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan peresmian satuan-satuan baru TNI sebagaimana tercantum dalam sumber: “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin, 5 Oktober 2026, saya resmikan 204 satuan baru TNI.” Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan pejabat negara, pimpinan TNI, prajurit, serta tamu undangan yang hadir dalam upacara. Kehadiran satuan baru diharapkan memperkuat kesiapan pertahanan dan mempercepat respons terhadap kebutuhan pengamanan wilayah.
Dari keseluruhan satuan yang diresmikan, TNI Angkatan Darat memperoleh komposisi terbesar. Rinciannya meliputi enam komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan, 150 batalyon infanteri teritorial pembangunan, serta tiga batalyon bantuan tempur. Pembentukan unsur-unsur tersebut dirancang untuk memperluas jangkauan komando, meningkatkan pembinaan teritorial, dan mendukung pelaksanaan tugas pertahanan secara lebih merata.
Penguatan organisasi juga mencakup TNI Angkatan Laut. Matra ini memperoleh tambahan satu brigade marinir dan empat batalyon marinir. Sementara itu, TNI Angkatan Udara membentuk 10 satuan baru, mulai dari Divisi II Pasukan Gerak Cepat hingga sejumlah satuan radar. Penambahan tersebut memperkuat kemampuan operasi udara, pengawasan ruang udara, serta dukungan terhadap operasi gabungan antarmatra.
Setelah pembacaan pernyataan peresmian dan penyampaian rincian satuan, seremoni ditutup dengan penekanan sirene oleh Presiden Prabowo Subianto. Momen itu menandai dimulainya keberadaan resmi 204 satuan baru dalam struktur TNI.
Enam kodam baru yang disebut dalam pembentukan satuan kewilayahan TNI AD mencakup wilayah dan kepemimpinan masing-masing. Daftar ini terdiri atas Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah, Kodam XXVI/Mataram, Kodam XXVII/Sobe Sonbai, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha, Kodam XXIX/Mambruk, dan Kodam XXX/Rinambora.
Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah berada di Kepulauan Riau. Kodam ini dipimpin oleh Mayjen TNI Rionardo sebagai panglima kodam.
Kodam XXVI/Mataram berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pangdam yang memimpin kodam tersebut adalah Mayjen TNI Drajad Brima Yoga.
Kodam XXVII/Sobe Sonbai berada di Nusa Tenggara Timur. Kodam ini dipimpin oleh Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua sebagai pangdam.
Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha berada di Maluku Utara. Pangdam Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha adalah Mayjen TNI Nefra Firdaus.
Kodam XXIX/Mambruk berada di Papua Tengah. Kodam tersebut dipimpin oleh Mayjen TNI Aminton Manurung.
Kodam XXX/Rinambora berada di Nusa Tenggara Barat. Pangdam yang ditunjuk untuk memimpin Kodam XXX/Rinambora adalah Mayjen TNI Edi Saputra.
Dengan demikian, susunan enam kodam baru tersebut meliputi Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau dengan Pangdam Mayjen TNI Rionardo; Kodam XXVI/Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pangdam Mayjen TNI Drajad Brima Yoga; serta Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur dengan Pangdam Mayjen TNI Thevi Angandowa Zebua. Selanjutnya, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha di Maluku Utara dipimpin Mayjen TNI Nefra Firdaus, Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah dipimpin Mayjen TNI Aminton Manurung, dan Kodam XXX/Rinambora di Nusa Tenggara Barat dipimpin Mayjen TNI Edi Saputra.
Pelantikan keenam kodam dilakukan secara simbolis melalui penyerahan tongkat komando dan bendera kesatuan kepada masing-masing pangdam. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari pelantikan para pangdam yang memimpin enam kodam baru sesuai wilayah dan susunan kepemimpinan yang telah ditetapkan.
