Tapasel ÷÷÷÷ Patrolihukum.net ——- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
terus melakukan upaya peningkatan kualitas draniase dan jalan. (5/7/2023)
“konsultan teknik merencanakan suatu bangunan agar dapat bertahan sesuai aturan permen. Pembangunan waduk bisa menstabilkan debit air bisa bertahan sesuai volume, namun sangat disayangkan pembangunan waduk irigasi Desa Sihopur tidak dapat bertahan lama. Sebab pelaksanaan yang diduga asal jadi sehingga menghasilkan pekerjaan yang amburadul.
“Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli selatan yang pada
tahun 2019 menganggarkan peningkatan pembangunan jaringan irigasi di Desa
SIhopur untuk membuat biaya anggaran jasa konsultan perencanaan dari APBD.
Agar profesional dalam melasanakan kerja di lapangan dan mencapai kwalitas dan kuwantitas waduk adalah untuk kepentingan mengukur debit air ke permukaan saluran irigasi, bila air pasang maupun air surut dan air akan tetap stabil dan terkontrol.
P.A. dengan PPK sepakat supaya melaksanakan pengawasan kerja sesuai hasil dari yang di anggarkan pemerintah daerah Tapanuli Selatan.
Namun tim sebagai sosial kontrol, konsultan pengawas juga konsultan perencanaan tidak berperan aktif di lapangan dalam menjalankan
tugasnya yang seharusnya berada di lokasi saat rekontruksi berjalan
Saat ketua tim investigasi dari lembaga strategi turun kelapangan untuk mengotrol rekontrusi pekerjaan waduk di Desa Sihopur tahun 2019,
tidak ada satu konsultan yang saat itu berada di lokasi pekerjaan.
Lalu ketua tim lembaga strategi
melihat situasi di lapangan yang ada hanya pelaksana pekerja, lalu kami mempertanyakan salah satu anggota pekerja tentang pembangunan waduk dan irigasi persawahan namun pekerja yang kami komfirmasi diam seolah tidak mau diganggu.
Kami menyapa warga yang sedang berada di lokasi persawahannya dan warga menyambut tim dan langsung
mengatakan waduk dan irigasi yang di bangun tahun 2019 hanya bertahan cuma beberapa bulan saja, waduk dan draniase sudah rusak sebut warga yang enggan menyebutkan namanya.
Jumlah anggaran tahun
2019 Rp.550.000.000.00;
Pelaksana kerja CV. NAsuha
dan Tahun anggaran 2020 Rp. 300.000.000.00;
Pelaksana kerja CV. Insan Gemilang.
Dan tahun anggaran 2022 Rp.
397.500.000.00;
Pelaksana kerja CV. Sarasi,
Maka keseluruhan anggaran sebesar.Rp: 1.250.000.000.00;
Kurang lebih yang
pelaksanaan pekerjaan di titik yang sama, apakah memang anggaran pemerintah di kelola sedemikian rupa. Tim menganalisa di lapangan dan menduga pekerja tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi
atau konsultan lepas kontrol sehingga pelaksanaannya di duga asal jadi dan tidak dapat bertahan lama.
Selanjutnya tim mencoba mengklarifikasi dan meng komfirmasi melalui surat tertulis supaya mengetahui hasil monitoring di lapangan, namun tim tidak dapat respon.
Sementara undang – undang KIP .no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengatakan setiap warga negara wajib mengetahui informasi.
“Jika himbauan dari kementerian PUPR yang menyatakan bahwa untuk lanjutan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan di tetapkan secara nasional hanya lima tahun sekali…….(Bersambung)
(P.m)
