Jakarta | Istilah “psikopat korporat” kerap dipakai untuk menggambarkan pemimpin yang manipulatif, mengejar ambisi pribadi, dan bersedia menghalalkan berbagai cara demi mempertahankan kuasa. Gambaran ini mudah dikenali dalam kisah tentang atasan yang memanfaatkan orang lain, memutarbalikkan fakta, atau mengabaikan dampak keputusan terhadap bawahannya. Namun, label tersebut sering digunakan secara longgar. Perilaku buruk, sikap egois, atau kepemimpinan yang keras tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang mengalami psikopati. Istilah klinis memiliki makna yang lebih khusus dan tidak seharusnya menjadi sebutan populer bagi setiap pemimpin yang tidak disukai.
Perbedaan penggunaan populer dan bukti ilmiah terlihat dalam perdebatan mengenai angka prevalensi. Pada 2016, sebuah studi yang banyak diberitakan menyatakan bahwa satu dari lima pekerja profesional menunjukkan kecenderungan psikopat. Klaim itu kemudian viral dan memperkuat kesan bahwa karakter tersebut lazim ditemukan di kantor. Namun, studi yang mendasari angka tersebut ditarik kembali dua tahun kemudian, sehingga angka satu dari lima tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang kukuh. Sebagai pembanding, catatan psikiater tentang psikopati secara klinis biasanya menyebut sekitar satu persen dari populasi umum. Perbandingan ini tetap memerlukan kehati-hatian, sebab ukuran, definisi, dan metode penilaian dapat berbeda.
Meski angka-angka itu diperdebatkan, penarikan sebuah studi tidak menghapus kenyataan bahwa perilaku manipulatif dapat muncul di lingkungan kerja. Organisasi yang memberi penghargaan pada dominasi, keberanian mengambil risiko tanpa pertanggungjawaban, atau hasil jangka pendek semata mungkin menyediakan ruang bagi orang yang dingin dan lihai memengaruhi pihak lain untuk memperoleh kekuasaan. Struktur semacam itu tidak otomatis menciptakan psikopati, tetapi dapat memperkuat perilaku yang merugikan ketika pengawasan dan akuntabilitas lemah. Peneliti Clive Boddy mengkaji psikopatologi korporat dan bagaimana individu dengan ciri manipulatif dapat berkembang dalam organisasi. Gagasannya membantu menempatkan persoalan bukan hanya pada watak seorang pemimpin, melainkan juga pada sistem yang memungkinkan kepemimpinan beracun tumbuh. Dalam konteks sejarah, kerangka ini dapat menjadi titik berangkat untuk menelaah Jeronimus Cornelisz: bukan untuk memberi diagnosis klinis dari jarak waktu, melainkan untuk mengamati pola ambisi, pengaruh, dan kekuasaan yang tampak dalam tindakannya.
Jeronimus Cornelisz adalah seorang pria asal Belanda yang bekerja sebagai asisten pedagang, atau under-merchant, bagi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Dalam kedudukan tersebut, ia berada di lingkungan perusahaan dagang yang beroperasi melintasi lautan dan memiliki pengaruh besar pada zamannya. Namanya kemudian terkait dengan tragedi kapal Batavia, tetapi untuk memahami skala peristiwa itu, penting melihat terlebih dahulu kekuatan lembaga tempat ia bekerja. VOC bukan sekadar perusahaan yang mengirim kapal untuk berdagang. Perusahaan ini memiliki sumber daya dan wewenang yang membuatnya dapat bertindak seperti kekuatan politik tersendiri, jauh melampaui kegiatan perdagangan biasa.
VOC berdiri di Amsterdam pada 1602 dan berkembang menjadi salah satu perusahaan paling kuat di dunia. Kekuatan finansial dan militernya dapat menyaingi negara berdaulat, sehingga perusahaan ini mampu mengatur operasi dagang sekaligus mempertahankan kepentingannya dengan kekuatan bersenjata. Perdagangan rempah-rempah menjadi bagian penting dari kegiatannya, bersama perdagangan kopi dan perbudakan. Jaringan VOC mencakup pelayaran jarak jauh, wilayah perdagangan, serta koloni yang dibentuk untuk menopang kepentingan perusahaan. Dengan kekuasaan sebesar itu, keputusan VOC tidak hanya berpengaruh pada barang dan keuntungan, tetapi juga pada kehidupan orang-orang yang berada di bawah kendalinya.
Wewenang VOC mencerminkan luasnya kekuasaan tersebut. Perusahaan itu memiliki hak untuk mencetak uang, membentuk koloni, dan mengeksekusi tahanan. Hak-hak ini menempatkan VOC dalam posisi yang menyerupai pemerintahan, meskipun ia merupakan perusahaan dagang. Di tengah struktur semacam itu, Cornelisz memiliki rencana pembangkangan: mengambil alih kapal serta emas dan perak yang dibawanya, lalu membangun kerajaannya sendiri. Rencana tersebut menunjukkan bahwa tragedi Batavia tidak hanya berkaitan dengan kecelakaan dan keadaan darurat di laut, tetapi juga dengan upaya merebut kendali atas kapal dan kekayaannya. Cornelisz, seorang asisten pedagang VOC, menjadi pusat dari rencana itu.
Pada Juni 1629, kapal VOC Batavia karam di dekat Kepulauan Houtman Abrolhos, lepas pantai Australia Barat. Bencana itu menyisakan sekitar 300 orang di pulau-pulau kecil yang terpencil, tanpa persediaan memadai dan jauh dari permukiman. Mereka menghadapi keterbatasan air tawar, makanan, serta tempat berlindung. Dalam keadaan genting, para perwira senior bersama sejumlah awak menaiki perahu kecil dan berlayar sekitar 1.900 mil menuju Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta, untuk mencari bantuan. Kepergian mereka membuat para penyintas yang tertinggal membutuhkan pemimpin dan aturan bersama.
Jeronimus Cornelisz, pejabat VOC yang berada di para penyintas, kemudian memegang kendali sementara. Namun, kepemimpinannya segera berubah menjadi upaya mempertahankan kekuasaan. Ia menyingkirkan dewan yang semula membantu mengatur kelompok, lalu menggantinya dengan orang-orang yang dianggap loyal. Mereka dipaksa bersumpah setia kepadanya. Dengan membangun lingkaran pendukung dan melemahkan pengawasan, Cornelisz dapat mengendalikan keputusan, persediaan, serta nasib orang-orang yang berada di pulau itu. Perselisihan mengenai sumber daya pun semakin sulit diselesaikan secara terbuka.
Salah satu langkahnya menyasar kelompok yang dipimpin prajurit Wiebe Hayes. Cornelisz mengirim mereka ke pulau lain dengan alasan mencari air tawar, tetapi kelompok itu kemudian ditinggalkan di sana. Pemisahan tersebut pada mulanya membuat mereka tampak rentan dan terputus dari penyintas lainnya. Namun, Hayes dan orang-orangnya menemukan air serta bertahan, sementara kekuatan Cornelisz di pulau utama terus bertambah. Perbedaan nasib kedua kelompok kelak menjadi penting ketika kekerasan mulai meluas dan para korban berusaha mencari perlindungan.
Selama kira-kira tiga bulan memimpin, Cornelisz memerintahkan pengikutnya membunuh lebih dari 100 sesama penyintas, termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Ia menggunakan alasan bahwa jumlah orang harus dikurangi demi menghemat makanan dan air yang terbatas. Akan tetapi, catatan sejarah menyebut sasaran pembunuhan tidak dipilih semata-mata berdasarkan kebutuhan persediaan. Banyak korban dipandang sebagai ancaman terhadap kendalinya atau sebagai orang yang mungkin menolak perintah. Dengan demikian, kelangkaan menjadi dalih bagi teror yang direncanakan: kendali atas komunitas kecil itu dipertahankan melalui intimidasi, pengucilan, dan pembunuhan. Peristiwa tersebut mengubah kecelakaan kapal menjadi tragedi kemanusiaan di pulau terpencil.
Kelompok yang ditinggalkan Jeronimus Cornelisz di pulau-pulau karang itu tidak serta-merta menyerah pada kelaparan dan kehausan. Di bawah kepemimpinan Wiebe Hayes, mereka menemukan sumber air tawar dan memperoleh makanan dengan berburu. Kemampuan bertahan hidup ini memberi mereka kesempatan untuk mengatur pertahanan, sementara kekejaman Cornelisz dan para pengikutnya mendorong perlawanan terbuka. Kedua kelompok akhirnya terlibat bentrokan bersenjata berulang kali. Pertarungan berlanjut hingga kapal penyelamat VOC tiba pada Oktober 1629 dan mengakhiri krisis di kepulauan tersebut.
Tragedi Batavia menelan korban dalam jumlah besar. Dari ratusan penumpang dan awak yang berangkat dalam pelayaran, hanya sekitar sepertiga yang selamat. Setelah para penyintas dibawa ke tempat aman, tindakan Cornelisz diadili oleh VOC. Perusahaan itu dikenal keras dalam menegakkan disiplin dan kepentingannya, tetapi perilaku Cornelisz tetap dinilai melampaui batas, bahkan menurut standar VOC sendiri. Ia dan sejumlah loyalis utamanya dijatuhi hukuman mati. Sebelum digantung, kedua tangan Cornelisz dipotong sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Vonis itu menandai berakhirnya kekuasaan yang dibangun melalui kekerasan dan intimidasi.
Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana kepemimpinan dapat membentuk hasil yang sangat berbeda dalam krisis yang sama.
Baca juga: Tragedi Remaja Korban Pengeroyokan dan Pemerkosaan di Serang | Tanamkan Jiwa Kepemimpinan Sejak Dini, Babinsa Sambi Ajak Pelajar Jauhi Bullying dan Narkoba | Papua Barat Jadi Ruang Pengabdian dan Pengembangan Kepemimpinan Wakapolda Polwan
