Aceh Timur, – Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Anti Korupsi (Laki) DPC Aceh Timur menyoroti Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Alfarlaky, terkait dugaan keterlambatan pencairan dana Biaya Operasional (BOP) balai Penyuluhan Pertanian di 24 kecamatan.
Ketua Laki Aceh Timur, Saiful Anwar, dalam pernyataan resminya, mendesak Bupati untuk memberikan klarifikasi terkait status dana tersebut. “Kami mempertanyakan apakah dana tersebut sudah dicairkan atau masih dalam proses, dan jika sudah dicairkan, mengapa koordinator penyuluh/ kepala BPP di kecamatan belum menerima dana operasional kantor,” ujarnya.
Menurut informasi yang diterima dari dua kepala balai penyuluhan pertanian kecamatan yang tidak disebutkan namanya, dana operasional kantor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum dicairkan selama satu tahun. Hal ini menyebabkan penyuluh di kecamatan tidak menerima dana operasional kantor, sementara pembayaran listrik dan kebersihan lingkungan kantor belum terbayar.
“Kami mendesak Bupati Aceh Timur untuk transparan dan memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat terkait dana biaya operasional kantor balai penyuluhan pertanian,” tambah Saiful Anwar.
Keterlambatan pencairan dana ini dapat berdampak pada kinerja penyuluh pertanian dan pelayanan kepada masyarakat. Laki Aceh Timur berharap Bupati Aceh Timur dapat memberikan klarifikasi dan solusi atas masalah ini.
