Jakarta | Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memberikan tanggapan mengenai perkara yang berkaitan dengan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait gugatan yang menyinggung latar belakang pendidikan Gibran. Perkara itu menjadi perhatian publik karena menyangkut persyaratan pendidikan yang dikaitkan dengan posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Bobby menjelaskan bahwa, berdasarkan pengetahuan yang ia miliki, Gibran mempunyai ijazah yang setara dengan jenjang sekolah menengah atas. Dokumen pendidikan tersebut, menurut Bobby, menjadi dasar bagi Gibran untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di luar negeri. Penjelasan itu disampaikan untuk merespons perdebatan mengenai riwayat pendidikan Gibran yang muncul dalam gugatan dan pemberitaan setelah putusan MK.
Selain menyebut adanya ijazah setara SMA, Bobby juga menyampaikan bahwa Gibran merupakan seorang sarjana sepanjang yang ia ketahui. Pernyataan tersebut menunjukkan keyakinan Bobby terhadap riwayat pendidikan anggota keluarganya. Ia tidak hanya memberikan penjelasan mengenai jenjang pendidikan sebelum kuliah, tetapi juga menegaskan bahwa Gibran telah menempuh pendidikan tinggi hingga memperoleh status sebagai sarjana.
Hubungan Bobby dengan Gibran turut menjadi konteks dalam pernyataan tersebut. Bobby merupakan abang ipar Gibran, sehingga keduanya memiliki hubungan keluarga. Meski demikian, tanggapan Bobby ditempatkan sebagai penjelasan atas informasi yang ia ketahui mengenai pendidikan Gibran, bukan sebagai uraian teknis mengenai pertimbangan hukum dalam putusan MK. Perkara dan putusan tersebut tetap menjadi ranah lembaga peradilan, sementara Bobby menegaskan pandangannya mengenai ijazah serta jenjang pendidikan Gibran.
Bobby Nasution menyoroti persoalan pendidikan yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan tersebut tidak hanya merujuk pada gugatan atau pertanyaan mengenai ijazah SMA Gibran, tetapi juga menghubungkannya dengan persoalan pendidikan Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang sebelumnya pernah dipersoalkan oleh masyarakat.
Dalam menyampaikan pandangannya, Bobby menempatkan kedua persoalan itu dalam satu rangkaian pembahasan. Ia menyebut bahwa apabila latar belakang pendidikan sarjana Joko Widodo dipersoalkan, sementara pendidikan SMA Gibran juga dipersoalkan, maka persoalan mengenai pendidikan sarjana Gibran dapat turut dipersoalkan. Pernyataan itu disampaikan Bobby dengan kalimat, “Kalau pendidikan sarjana Pak Jokowi dipersoalkan, pendidikan SMA Gibran dipersoalkan, ya sekalian saja pendidikan sarjana Gibran dipersoalkan.”
Kutipan tersebut menjadi inti pernyataan Bobby mengenai isu ijazah dan riwayat pendidikan yang dikaitkan dengan kedua tokoh tersebut. Ia menyebut persoalan pendidikan Joko Widodo dan Gibran secara bersamaan, terutama dalam konteks adanya gugatan atau pertanyaan publik terhadap jenjang pendidikan masing-masing.
Dengan demikian, pernyataan Bobby tidak berhenti pada pembahasan ijazah SMA Gibran. Ia juga mengaitkannya dengan perdebatan mengenai pendidikan sarjana Joko Widodo serta menyebut pendidikan sarjana Gibran dalam rangkaian pernyataan yang sama. Bobby menyampaikan hal itu sebagai tanggapan atas persoalan pendidikan yang kembali menjadi perhatian setelah putusan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang turut mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai dalil pemohon tidak didukung bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pendidikan yang berlaku.
Salah satu hal yang menjadi perhatian majelis adalah dokumen yang digunakan untuk menerangkan status pendidikan Gibran. Hakim MK Arsul Sani menyampaikan bahwa majelis tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara sekolah menengah atas. Penilaian itu didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen dan keterangan yang diajukan dalam persidangan, termasuk surat keterangan pendidikan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.
Menurut penjelasan Arsul, dokumen certificate of attendance menjadi salah satu dasar penerbitan surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Dokumen tersebut menerangkan bahwa seseorang mengikuti atau menghadiri perkuliahan di lembaga pendidikan luar negeri. Namun, keterangan mengenai kehadiran tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu atau memperoleh ijazah yang setara dengan SMA.
Majelis juga menyatakan tidak terdapat dokumen yang menunjukkan Gibran menamatkan pendidikan SMA di luar negeri. Dokumen certificate of attendance dan dokumen lain yang dijadikan dasar penerbitan surat keterangan hanya menggambarkan keikutsertaan dalam kegiatan perkuliahan. Berkas tersebut tidak memuat bukti mengenai kelulusan, penyelesaian seluruh kurikulum, atau keberhasilan menempuh jenjang pendidikan tertentu. Karena itu, pertimbangan MK berfokus pada perbedaan bukti kehadiran dalam proses pendidikan dan bukti formal yang menunjukkan kelulusan atau kepemilikan kualifikasi pendidikan setara SMA.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak berujung pada pembatalan statusnya sebagai wakil presiden. Dalam pertimbangannya, mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti ijazah Gibran yang setara dengan jenjang pendidikan SMA sebagaimana dipersoalkan oleh pemohon. Temuan tersebut berkaitan dengan bukti pendidikan yang diajukan dalam perkara, bukan penetapan bahwa Gibran harus kehilangan posisinya sebagai wakil presiden.
MK juga tidak mengabulkan permintaan pemohon yang meminta agar Gibran dibatalkan atau didiskualifikasi. Hakim MK Adies Kadir menegaskan bahwa mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana diminta dalam petitum pemohon. Pernyataan itu menjadi bagian penting dari putusan karena menunjukkan bahwa permintaan untuk mengubah status Gibran tidak diterima oleh mahkamah.
Dengan demikian, terdapat perbedaan temuan MK mengenai bukti pendidikan dan keputusan mengenai kedudukan Gibran. Mahkamah menyampaikan bahwa bukti ijazah yang setara SMA tidak ditemukan dalam perkara tersebut, tetapi pada saat yang sama tidak mengabulkan petitum yang meminta pembatalan atau diskualifikasi Gibran. Temuan terkait dokumen pendidikan tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Posisi putusan MK dalam perkara ini adalah memisahkan penilaian terhadap bukti pendidikan dari permintaan pemohon untuk membatalkan atau mengakhiri kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
