Jakarta | Greenpeace Indonesia menggelar aksi di Patung Selamat Datang, kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa pagi, 20 Oktober 2026. Dalam aksi tersebut, para aktivis membentangkan dua spanduk berukuran besar yang menyoroti kaitan krisis iklim dan beban kehidupan sehari-hari warga. Pesan yang disampaikan mengangkat kenaikan biaya hidup serta dampak bencana yang kian berat, sekaligus mempertanyakan langkah pemerintah dalam menghadapi persoalan tersebut. Lokasi aksi berada di salah satu simpang utama ibu kota, tempat pesan-pesan itu dapat terlihat oleh warga dan pengguna jalan yang melintas.
Spanduk pertama memuat kalimat “Tangani krisis iklim, turunkan biaya hidup” dan diarahkan menghadap ke utara, menuju Istana Merdeka. Arah tersebut menempatkan seruan Greenpeace Indonesia berhadapan dengan kawasan pusat pemerintahan. Sementara itu, spanduk kedua bertuliskan “Bencana makin parah, hidup makin susah, apa kerja pemerintah?” dan menghadap ke selatan Bundaran HI. Kedua pesan itu menghubungkan persoalan iklim dengan konsekuensi yang dirasakan masyarakat, dari ancaman bencana hingga tekanan ekonomi. Susunan kalimatnya juga menyampaikan desakan agar pemerintah mengambil tindakan untuk merespons krisis yang semakin membebani kehidupan warga.
Sekitar pukul 08.30 WIB, kedua spanduk terlihat sudah terlipat. Sejumlah petugas gabungan bersiaga di sekitar Patung Selamat Datang, sementara arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI terpantau padat. Kondisi tersebut berlangsung di tengah aktivitas pagi di pusat Jakarta, ketika banyak kendaraan melintasi persimpangan dan para pengguna jalan beraktivitas. Kehadiran petugas dan keadaan spanduk menjadi bagian dari situasi yang teramati di lokasi setelah aksi berlangsung. Greenpeace Indonesia menggunakan ruang publik ikonik itu untuk mengarahkan perhatian pada tuntutan penanganan krisis iklim dan kaitannya dengan biaya hidup, risiko bencana, serta tanggung jawab pemerintah. Dua spanduk tersebut membawa pesan berbeda, tetapi berangkat dari pokok persoalan yang sama: dampak krisis iklim tidak berdiri sendiri dan dapat memperberat tantangan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Melalui aksi di Bundaran HI, Greenpeace menyoroti bahwa krisis iklim bukan sekadar persoalan lingkungan yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Dampaknya dirasakan oleh masyarakat melalui ancaman terhadap keselamatan, kesehatan, dan sumber penghidupan. Pesan tersebut mengajak publik melihat bahwa perubahan kondisi iklim dapat memperberat risiko yang sudah dihadapi warga, terutama ketika kehidupan mereka bergantung pada lingkungan yang semakin rentan. Dengan membawa isu ini ke ruang publik, aksi tersebut menempatkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat sebagai bagian penting dari pembahasan krisis iklim.
Tekanan iklim dapat hadir dalam beragam bentuk, mulai dari cuaca ekstrem hingga perubahan pola musim, yang berpotensi mengganggu aktivitas dan kesejahteraan warga. Dampak seperti itu tidak selalu terbagi secara merata. Masyarakat dengan sumber daya terbatas dapat memiliki ruang yang lebih kecil untuk melindungi diri, memulihkan kondisi, atau menyesuaikan mata pencaharian ketika terjadi gangguan. Karena itu, pesan aksi Greenpeace menekankan bahwa krisis iklim berkaitan langsung dengan rasa aman dan kualitas hidup, bukan hanya dengan angka emisi atau perubahan alam. Ancaman terhadap warga perlu dipahami sebagai persoalan yang mendesak dan menyentuh kehidupan sehari-hari.
Dalam aksi tersebut, Greenpeace juga mendesak pemerintah agar menangani krisis iklim dengan lebih serius. Desakan ini menegaskan pentingnya perhatian terhadap perlindungan masyarakat, khususnya mereka yang menghadapi risiko paling besar. Penanganan yang memadai perlu mempertimbangkan keselamatan warga serta dampak terhadap kesejahteraan dan penghidupan mereka. Aksi di Bundaran HI menyampaikan tuntutan dan sorotan tersebut kepada publik, tanpa dengan sendirinya menunjukkan bahwa kebijakan telah berubah atau pemerintah telah memberikan respons tertentu. Inti pesannya adalah bahwa beban krisis iklim semakin nyata bagi masyarakat, sehingga perlindungan terhadap warga perlu menjadi pertimbangan utama dalam upaya menghadapi persoalan ini.
Jeanny Sirait, juru kampanye keadilan iklim Greenpeace Indonesia, menyampaikan bahwa dampak krisis iklim paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi. Bagi kelompok ini, cuaca ekstrem dan bencana ekologis bukan sekadar perubahan kondisi lingkungan, melainkan ancaman yang dapat langsung menyentuh keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Ketika kondisi tersebut terjadi, kemampuan untuk tetap bekerja dan memperoleh penghasilan dapat ikut terganggu. Beban yang timbul pun tidak berdiri sendiri, karena risiko terhadap kesehatan dan penghidupan dapat muncul bersamaan, sementara pekerja yang rentan secara ekonomi merasakan tekanan tersebut dengan lebih berat.
Cuaca ekstrem dan bencana ekologis dapat mengancam keselamatan serta kesehatan pekerja, sekaligus mengganggu sumber penghidupan mereka. Gangguan pada sumber penghidupan dapat berujung pada tekanan terhadap pendapatan, sehingga pekerja menghadapi kesulitan ekonomi ketika kemampuan mereka untuk menjalankan aktivitas kerja terdampak. Pada saat yang sama, krisis iklim juga dapat mendorong kenaikan harga pangan. Dengan demikian, kelompok pekerja rentan menghadapi tekanan dari beberapa arah: ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan, terganggunya penghidupan, berkurangnya atau tertekannya pendapatan, serta meningkatnya harga kebutuhan pangan. Rangkaian dampak ini menunjukkan bahwa krisis iklim berpengaruh pada kondisi hidup sekaligus kemampuan ekonomi warga.
Kabut asap berkepanjangan menjadi salah satu contoh dampak yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan menghambat aktivitas ekonomi sehari-hari. Ketika asap berlangsung dalam waktu lama, risiko kesehatan menjadi bagian dari beban yang harus dihadapi warga, sementara aktivitas yang menopang penghidupan juga dapat terhalang. Bagi pekerja yang rentan secara ekonomi, hambatan terhadap kegiatan sehari-hari berpotensi menambah tekanan pada pendapatan, terutama ketika pekerjaan mereka bergantung pada aktivitas yang harus tetap berlangsung. Contoh ini memperlihatkan bagaimana satu kondisi ekologis dapat menghadirkan dampak berlapis: kesehatan terganggu dan kegiatan ekonomi terhambat. Pernyataan Jeanny menekankan bahwa dampak tersebut paling berat dirasakan kelompok pekerja rentan, yang sumber penghidupan dan pendapatannya dapat tertekan ketika krisis iklim memunculkan cuaca ekstrem, bencana ekologis, atau kabut asap berkepanjangan, bersamaan dengan kenaikan harga pangan yang menambah beban kehidupan mereka sehari-hari.Jeanny menyoroti bahwa beban krisis iklim tidak hadir secara terpisah dari persoalan ekonomi yang sudah dirasakan masyarakat. Ketika cuaca ekstrem, perubahan pola musim, dan gangguan lingkungan semakin memengaruhi kehidupan sehari-hari, warga juga harus menghadapi kenaikan biaya hidup. Pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok dapat terasa semakin berat, terutama bagi kelompok yang pendapatannya terbatas atau tidak menentu. Dalam kondisi seperti ini, dampak iklim berpotensi memperbesar kerentanan, sebab kemampuan keluarga untuk menyesuaikan diri juga bergantung pada sumber daya yang mereka miliki.
Menurut Jeanny, tekanan tersebut berlangsung bersamaan dengan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja. Kehilangan pekerjaan atau kekhawatiran akan berkurangnya pendapatan membuat warga semakin sulit merencanakan kebutuhan jangka panjang, apalagi menanggung biaya tambahan ketika menghadapi dampak lingkungan. Ia memandang keadaan ini sebagai persoalan yang perlu diperhitungkan dalam pembahasan kebijakan iklim: warga tidak hanya membutuhkan perlindungan dari risiko lingkungan, tetapi juga kepastian ekonomi agar dapat bertahan dan beradaptasi.
Jeanny menilai situasi yang dihadapi masyarakat itu berbanding terbalik dengan sejumlah janji pemerintahan Prabowo-Gibran. Janji mengenai penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan, menurutnya, belum tercermin dalam pengalaman warga yang menanggung tekanan tersebut. Ia menempatkan janji-janji itu sebagai ukuran penting untuk menilai apakah kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk ketika krisis iklim memperumit akses terhadap penghidupan yang aman dan stabil.
Dalam kritiknya, Jeanny merujuk pada temuan riset terbaru Greenpeace.
