Jakarta | Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan perangkat robotik dalam layanan rumah sakit semakin berkembang. Perkembangan ini membuka peluang untuk mendukung proses pelayanan dan pengelolaan kesehatan, sekaligus mendorong perubahan dalam cara fasilitas kesehatan menyiapkan sumber daya. Namun, kemajuan teknologi tersebut juga menimbulkan pertanyaan penting: apakah setiap rumah sakit memiliki akses dan kesiapan yang memadai untuk mengadopsinya? Pemerataan menjadi perhatian karena manfaat teknologi kesehatan tidak semestinya hanya dapat dijangkau oleh fasilitas di kota-kota besar.
Penerapan AI dan robotik tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat. Rumah sakit juga memerlukan infrastruktur yang dapat menopang penggunaan teknologi secara berkelanjutan, termasuk konektivitas, sistem digital yang sesuai, serta dukungan teknis. Kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola juga perlu diperhatikan agar teknologi dapat digunakan secara tepat dan selaras dengan kebutuhan pelayanan. Jika unsur-unsur tersebut belum tersedia, pengadaan teknologi saja belum tentu menghasilkan manfaat yang diharapkan.
Kondisi antardaerah dapat berbeda dalam hal kapasitas pembiayaan, jaringan, fasilitas pendukung, dan akses terhadap tenaga dengan keterampilan yang relevan. Perbedaan ini berpotensi membuat kecepatan adopsi teknologi tidak sama. Rumah sakit yang memiliki dukungan lebih kuat mungkin lebih siap melakukan penyesuaian, sementara fasilitas dengan keterbatasan infrastruktur dapat menghadapi hambatan sejak tahap perencanaan. Karena itu, pembahasan mengenai AI dan robotik di rumah sakit perlu memasukkan kondisi daerah, bukan semata-mata berfokus pada kemampuan teknologinya.
Perhatian terhadap pemerataan perlu menjadi bagian dari perencanaan sejak awal. Pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan serta kapasitas rumah sakit di berbagai wilayah. Dukungan infrastruktur, peningkatan kesiapan organisasi, dan penguatan kompetensi dapat membantu mengurangi kesenjangan akses. Dengan pendekatan tersebut, adopsi teknologi dapat diarahkan agar lebih sesuai dengan konteks setempat dan tidak memperlebar perbedaan layanan.
Tantangannya bukan sekadar memperkenalkan teknologi baru, melainkan memastikan bahwa rumah sakit memiliki prasyarat untuk memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Ketika kesiapan daerah menjadi pertimbangan utama, AI dan perangkat robotik dapat dibahas sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan, sekaligus sebagai agenda pemerataan. Langkah ini penting agar kemajuan teknologi kesehatan tidak terpusat di wilayah tertentu, tetapi dipertimbangkan untuk mendukung akses yang lebih luas.
Ketua Komite Nasional Teknologi Robotik Bidang Kesehatan, Ir Tjahajana Wirakusumah, mengingatkan bahwa penerapan teknologi kesehatan berteknologi tinggi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan robotik, perlu dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Menurut pandangannya, kemajuan perangkat dan sistem klinis tidak semestinya hanya dinikmati rumah sakit di kota besar. Penyebaran teknologi perlu memperhitungkan kebutuhan layanan sekaligus kemampuan fasilitas di berbagai daerah. Jika pengembangan hanya mengikuti kesiapan pusat perkotaan, wilayah yang lebih jauh berisiko tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan yang didukung inovasi. Karena itu, pemerataan infrastruktur dan kesiapan institusi menjadi bagian penting dari pembahasan transformasi digital bidang kesehatan nasional.
Perhatian khusus diperlukan untuk wilayah di luar Pulau Jawa, yang kesiapan fasilitas kesehatannya tidak selalu sama dengan daerah yang memiliki sumber daya lebih lengkap. Penerapan teknologi canggih membutuhkan dukungan yang saling terkait, seperti sarana yang memadai dan kemampuan rumah sakit untuk mengintegrasikannya ke dalam layanan. Tanpa mempertimbangkan kondisi setempat, keberadaan perangkat baru saja belum tentu menjamin akses yang lebih baik bagi pasien. Kekhawatiran Tjahajana berpusat pada kemungkinan bahwa kemajuan teknologi justru memperlebar perbedaan daerah yang mampu menyediakan layanan modern dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan. Ketimpangan tersebut dapat memengaruhi kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas, bergantung pada lokasi tempat tinggal mereka.
Pandangan itu disampaikan Tjahajana dalam talk show Leaders Forum bertema “Reimagining Healthcare, Strengthening Indonesia” di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Pesan yang ia sampaikan menempatkan pemerataan sebagai pertimbangan mendasar dalam pengembangan AI dan robotik untuk rumah sakit, bukan sebagai langkah tambahan setelah teknologi diterapkan. Perencanaan perlu melihat kesiapan wilayah secara menyeluruh agar fasilitas di luar Jawa tidak sekadar menjadi penerima teknologi, melainkan dapat menggunakannya untuk mendukung kebutuhan layanan masyarakat. Dengan memperhatikan kesenjangan infrastruktur sejak awal, pengembangan teknologi kesehatan berpeluang memberi manfaat lebih luas dan mengurangi risiko akses yang tidak merata. Hal ini penting agar transformasi layanan kesehatan di Indonesia tidak hanya memperkuat pusat-pusat perkotaan.
Penggunaan kecerdasan buatan, robotik, dan layanan kesehatan jarak jauh di rumah sakit perlu didahului penilaian menyeluruh atas infrastruktur dasar. Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, dr Azhar Jaya, mengingatkan bahwa kecanggihan perangkat tidak dengan sendirinya menjamin layanan berjalan aman. Fasilitas kesehatan harus memastikan lingkungan operasionalnya memadai sebelum teknologi diterapkan, termasuk kesiapan jaringan, perangkat pendukung, prosedur kerja, serta kemampuan petugas. Evaluasi ini membantu rumah sakit mengenali risiko sejak awal, menentukan kebutuhan perbaikan, dan menghindari ketergantungan pada teknologi yang belum dapat berfungsi konsisten. Dengan demikian, penerapan inovasi dilakukan sesuai kondisi setempat dan tetap mengutamakan keselamatan pasien.
Stabilitas internet menjadi salah satu syarat penting bagi telehealth maupun teleoperation, terutama ketika proses pelayanan membutuhkan komunikasi langsung tenaga medis dan pasien atau pengoperasian alat dari lokasi berbeda. Jaringan yang lambat, tidak stabil, atau terputus dapat menghambat pertukaran informasi dan koordinasi pada saat keputusan harus dibuat. Karena itu, pengelola layanan perlu menilai cakupan dan mutu koneksi di lokasi penggunaan, menyiapkan prosedur penanganan gangguan, serta memastikan adanya mekanisme alternatif yang sesuai. Perencanaan juga perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur di wilayah yang dilayani, bukan hanya kemampuan teknis perangkat atau platform yang digunakan.
Selain jaringan, kesiapan sumber daya manusia menentukan apakah teknologi dapat digunakan secara tepat dan aman. Tenaga kesehatan dan operator perlu memperoleh pelatihan, memahami batas kemampuan sistem, serta mengetahui langkah yang harus diambil ketika terjadi kendala. Azhar menggambarkan risiko yang perlu dipertimbangkan melalui ilustrasi telehealth atau teleoperation di Papua: apabila jaringan terputus di tengah operasi, keadaan tersebut dapat membahayakan pasien. Ilustrasi itu merupakan peringatan tentang kemungkinan risiko, bukan pernyataan bahwa kejadian tersebut telah berlangsung. Sebelum layanan semacam itu dijalankan, rumah sakit perlu menguji kesiapan infrastruktur dan kompetensi tim, menetapkan tanggung jawab yang jelas, serta memastikan rencana darurat dapat diterapkan. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting dari tata kelola teknologi kesehatan jarak jauh.
Presiden Direktur Siloam International Hospitals, David Utama, memandang pemerataan teknologi dan standardisasi jaringan rumah sakit sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas klinis. Dalam jaringan yang melayani berbagai wilayah dan kebutuhan pasien, teknologi tidak cukup hanya tersedia di fasilitas tertentu. Perencanaan perlu memastikan dukungan yang relevan dapat dikembangkan secara merata, sejalan dengan standar pelayanan yang diterapkan. Dengan demikian, kemajuan teknologi dan robotik dapat berkontribusi pada pelayanan klinis, bukan sekadar menjadi fasilitas unggulan yang terkonsentrasi di satu lokasi.
Standardisasi juga diperlukan agar mutu layanan dapat dijaga secara konsisten di berbagai rumah sakit dalam jaringan. Menurut pandangan tersebut, rancangan infrastruktur perlu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan layanan sekaligus menjaga arah peningkatan kualitas klinis. Pemerataan bukan berarti seluruh rumah sakit harus memiliki bentuk atau kapasitas yang identik. Yang ditekankan adalah perencanaan jaringan yang terarah, sehingga teknologi, standar, dan kemampuan pelayanan mendukung kebutuhan pasien dengan lebih baik. Pendekatan ini menjadi semakin penting ketika rumah sakit mengembangkan layanan yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan robotik.
Transformasi layanan Siloam diarahkan untuk memberi masyarakat pilihan perawatan terbaik di dalam negeri tanpa.
Baca juga: Kondisi Kesehatan Doddy Katamsi Memburuk, Dirawat di Rumah Sakit | Kondisi Pasar Daging Ayam di Depok: Pedagang Menghadapi Tantangan Serius | Memahami Tantangan Illicit Enrichment dalam RUU Perampasan Aset
