Ada Apa??? Kepsek SMPN 3 Ampelgading Terkesan Berbelit-belit Dan Alergi Wartawan

 

Lebak Harjo, Ampelgading – Demi Untuk memenuhi unsur kode etik jurnalistik, dan keseimbangan beritanya, awak media ini pun turun kelapangan datangi SMPN 3 Ampelgading untuk konfirmasi langsung pihak kepala sekolah terkait dugaan adanya pungutan liar (PUNGLI) di Sekolah Menengah Pertama Negri (SMPN 3) Ampelgading, yang terletak di desa Lebak Harjo kecamatan Ampelgading kabupaten Malang provinsi Jawa Timur, Senin (18/3/2024)

Saat dikonfirmasi terkait dugaan pungli tersebut, kepala sekolah SMPN 3 Ampelgading melalui bendahara non aktif membenarkan adanya pungutan sebesar 80 ribu perbulan tersebut, ia dengan gamblang memaparkan alasan adanya iuran sebesar Rp 80 ribu tersebut untuk memenuhi kekurangan kebutuhan operasional sekolah yang dari bulan ke bulan mengalami kekurangan.

Wakidi, mengaku sebagai bendahara BOS Aktif sejak 2020 – 2023, ia mengaku peranya hanya mengambil uang dana BOS kemudian menyerahkan kepada poksi lain yang berhak menggunakan. Misal ia serahkan kepada kepala kurikulum Pak Budi kepala sarana prasarana Pak Yadi, bagian assesment dan lain sebagainya.

“Pas mereka minta duit ya saya ambilkan saya serahkan kepada mereka masing-masing, penggunaannya ya digunakan masing-masing kalau di ARKAS memang ada anggarannya, anggaran sudah cair ya saya ambil saya serahkan kepada mereka” ujar wakidi


Sat disinggung soal jumlah siswa, Wakidi menjelaskan jumlah siswa saat ini lebih kurang 183 per siswa menerima dana BOS dari negara Rp 1. 100. 000 lebih kurang begitu total dana bos yang diterima sekolah 208.800.000

 

“kalau harus menjelaskan secara detail Saya nggak hafal saya menjabat sejak 2020 sampai 2023 Selama saya menjabat memang belum pernah meletakkan papan informasi penggunaan dana BOS di luar kantor memang nggak pernah, saya belum pernah, ya memang seharusnya begitu, Sebaiknya dipasang di luar biar terbuka terang dibaca oleh masyarakat” ujarnya

Saat disinggung soal pengawasan, ia jelaskan bahwa pengawas tahu, pengawas sekolah memang tidak ada perintahkan untuk meletakan papan informasi penggunaan dana BOS di luar kantor.

“Ya mungkin dengan seperti ini sudah cukup Saya tidak tahu lah sebab dari dulu juga kayak gini, Nah kalau untuk mengetahui detail penggunaan dana BOS saya nggak bisa memberikan karena itu kewenangan kepala sekolah, SPJ Sekolah juga tidak bisa saya berikan, itu juga sama kewenangan kepala sekolah, saya nggak berani memberikan itu, Ya silakan nanti diminta sama kepala sekolah langsung, mohon maaf SPJ tidak bisa saya berikan karena itu tanggung jawabnya kepala sekolah” kata wakidi

” Dana BOS Rp 202.0000.000 juta itu ya Nggak cukup lah, untuk operasional sekolah maksimal 50% untuk bayar Honor 50 % disini pegawai negerinya 4 orang, guru honornya saya nggak tahu saya belum paham, P3K 4 orang. Dana sebesar itu nggak cukup lah” imbuh wakidi

Menurut Wakidi, Dana iuran itu atas kesadaran masyarakat, melalui komite. kalau sekolahan nggak narik pungutan. kita juga minta bantuan ke pemerintah nggak ada, sementara pemerintah melarang untuk melakukan penarikan ke masyarakat Ya terus gimana?

“Dari komite kami menerima 8 juta perbulan untuk bayar honor GTT, PTT kalau nggak ada sumbangan dari masyarakat ya Repot sekolah nggak bisa membangun, Coba bayangkan Pak DPR dan pemerintah cuman gembar-gembor sekolah gratis sekolah gratis tapi nggak ada bantuan ke sekolah untuk pembangunan terus mau gimana?”ujar wakidi.

 

Masih menurut Wakidi, bahwa pembangunan disekolah itu semua sumbangan dari wali murid melalui komite sekolah, sekolah itu berdiri tahun 2007 tanah sekolah itu tanah bengkok dulunya itu dulunya lapangan milik desa, jadi belum ada sertifikatnya setiap kita urus mental terus sertifikatnya, sampai saat ini sertifikat belum bisa diurus.

“Gaji GTT /PTT ada yang 500 ada 700 ada yang 400 ya sesuai per jam itu bayaran PTT bayarannya per jam 1 jamnya Rp. 35 sampai 40 di sini bayarannya lebih besar dari sekolah-sekolah yang lain” ujarnya

Ditanya soal perpustakaan Wakidi menuturkan bahwa, Anggaran untuk belanja perpustakaan kurikulum Merdeka belanja buku 20 juta itu diambil dari dana BOS, setiap tahun selalu belanja 20 juta untuk belanja buku setiap tahunnya ” buku itu ya bertumpuk-tumpuk di
perpustakaan” kata wakidi

Menyinggung soal multi media sekolah, Wakidi menyebut ada belanja proyektor untuk keperluan multimedia 1 unit, Rp 7 juta untuk tahun anggaran 2023.

Entah apa yang merasuki Wakidi, ia sempat meminta surat tugas liputan dari awak media.

” Saya minta surat tugasnya pak, nanti biar kepala sekolah tahu kalau ada tamu siapa tamunya Saya mau foto surat tugasnya bapak”

Awak media pun tak luput dari percobaan intimidasi saat melaksanakan tugas peliputan disekolah tersebut, salah seorang yang diduga oknum guru honorer coba datangi awak media, kemudian bertanya dengan nada ketus.

“Ada urusan apa pak? Kalau tanya jangan yang aneh-aneh kepala sekolah sedang tidak ada. Ono urusan opo mas, Lek takok Ojo aneh aneh, kepolo gak onok (bahasa Jawa)

Lebih lanjut awak media coba meminta nomor kepala sekolah dan coba menghubungi via WhatsApp, namun Kepada sekolah SMPN 3 tersebut enggan merespon, terkesan sombong, abai dan acuh terhadap kontrol sosial, padahal pesan terlihat masuk centang dua, panggilan pun tampak berdering.

Herannya kenapa WhatsApp dari pegawai sekolah pada saat dan jam yang sama langsung direspon Namun panggilan dan pesan WhatsApp dari awak media, tidak direspon oleh sang kepala sekolah, seolah alergi dengan wartawan.

Sampai berita ini diterbitkan kepala sekolah SMPN 3 Ampelgading masih tetap bungkam.

Bersambung………..

(Dir/tim/red/**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *