Patrolihukum.net // Jakarta, 31 Mei 2025 — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dengan satu syarat utama: pengakuan penuh atas kemerdekaan Palestina.
Ketua Bidang Hubungan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa dukungan MUI terhadap kebijakan Presiden Prabowo bukanlah bentuk keberpihakan kepada Israel. Sebaliknya, hal itu dinilai sebagai langkah strategis dalam rangka memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina yang selama ini tertindas.
“MUI mendukung pemerintah karena pemerintah mendukung Palestina dan tidak mendukung Israel. Ini sejalan dengan hasil Ijtima Ulama Fatwa MUI,” kata Sudarnoto dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5).
Sudarnoto menjelaskan bahwa esensi dari perjuangan umat Islam terhadap Palestina adalah penghentian penjajahan oleh Israel dan pengakuan penuh terhadap kedaulatan Palestina. Maka dari itu, apabila Israel bersedia menghentikan seluruh bentuk okupasi dan mengakui Palestina sebagai negara merdeka secara penuh, maka pertimbangan untuk membuka hubungan diplomatik menjadi masuk akal.
“Jika Israel tidak lagi menjajah, semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa dikembalikan, dan semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan Indonesia untuk membenci Israel,” tegasnya.
Namun demikian, MUI memberikan catatan penting dalam konteks hukum internasional. Menurut Sudarnoto, Indonesia harus tetap konsisten dalam memperjuangkan keadilan global dan menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel.
“Israel harus dihukum sesuai hukum internasional dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh ICC (Mahkamah Pidana Internasional),” lanjutnya.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas sikap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyampaikan kesediaan Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, jika negara itu memberikan pengakuan resmi terhadap kemerdekaan Palestina.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat kunjungan kenegaraan ke Paris, Prancis, yang langsung mendapat perhatian luas baik di dalam negeri maupun di forum internasional. Beberapa pihak mendukung sebagai terobosan diplomatik baru, sementara sebagian lainnya menilai perlu kehati-hatian agar tidak mengorbankan prinsip kemanusiaan dan keadilan.
Sikap tegas MUI ini dinilai sebagai bentuk penyeimbang dalam wacana hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Di satu sisi MUI tetap mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, namun juga membuka ruang diplomasi sebagai strategi perjuangan, bukan sebagai bentuk pengakuan atas tindakan pendudukan yang selama ini dilakukan Israel.
Langkah Presiden Prabowo dan pernyataan MUI ini pun menjadi perhatian dunia internasional. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, selama ini dikenal konsisten mendukung Palestina dan menolak keras normalisasi hubungan dengan Israel selama pendudukan terhadap Palestina masih berlangsung.
Kini, dengan kemungkinan adanya pendekatan diplomatik baru yang tetap mensyaratkan pengakuan terhadap kedaulatan Palestina, Indonesia tampaknya mulai memainkan peran lebih aktif di kancah diplomasi global Timur Tengah.
Presiden Prabowo sendiri belum memberikan pernyataan lanjutan terkait respons-respons tersebut, namun diperkirakan akan menjelaskan lebih lanjut dalam pidato kenegaraan mendatang.
(Edi D/Red)
