Probolinggo, Patrolihukum.net — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus mengintensifkan upaya percepatan perbaikan terhadap jembatan-jembatan yang rusak akibat bencana banjir awal tahun ini. Dari total 12 jembatan yang terdampak, delapan di antaranya mengalami kerusakan berat atau bahkan putus total.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, menyatakan bahwa Pemkab Probolinggo telah menetapkan prioritas perbaikan terhadap delapan jembatan yang kondisinya paling parah. “Lima jembatan langsung kami tangani menggunakan dana darurat Kabupaten Probolinggo melalui Dinas PUPR. Saat ini, proses perbaikannya sudah berjalan,” ungkapnya, Senin (28/4/2025).
Adapun kelima jembatan yang tengah dalam tahap pengerjaan meliputi Jembatan Desa Seboro di Kecamatan Krejengan, Jembatan Desa Betek Taman–Plaosan di Kecamatan Gading–Krucil, Jembatan Batur di Kecamatan Gading, Jembatan Desa Betek Taman di Kecamatan Gading, serta Jembatan Wedusan di Kecamatan Tiris. Oemar menargetkan seluruh pengerjaan selesai dalam waktu dekat agar aktivitas masyarakat yang sempat terganggu dapat kembali normal.
Sementara itu, untuk tiga jembatan lain yang membutuhkan penanganan lebih kompleks, Pemkab Probolinggo telah mengajukan permohonan perbaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketiga jembatan tersebut adalah Jembatan Semi Permanen Desa Satreyan–Sumbersecang di Kecamatan Maron, Jembatan Karangbong di Kecamatan Pajarakan, serta Jembatan Desa Brabe–Condong di Kecamatan Maron.
“Kami sudah mengirimkan proposal perbaikan ke Ibu Gubernur. Informasinya, sudah ada disposisi untuk ditindaklanjuti. Saat ini, kami tinggal menunggu koordinasi teknis dari Pemprov Jatim,” terang Oemar.
Menurutnya, ketiga jembatan ini memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas pendidikan, perekonomian, serta distribusi logistik masyarakat setempat. Salah satunya, Jembatan Brabe–Condong yang menjadi jalur utama menuju Pasar Condong dan sejumlah sekolah di wilayah tersebut. Karena jembatan ini rusak berat, warga terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai, yang tentu menyulitkan terutama bagi pelajar dan pedagang kecil.
Kondisi serupa juga terjadi di Jembatan Semi Permanen Satreyan–Sumbersecang, di mana akses kendaraan roda empat terputus total. Akibatnya, proses pengangkutan hasil pertanian menjadi jauh lebih sulit dan mahal. “Biaya angkut hasil tani melonjak karena warga harus menggunakan sepeda motor atau roda tiga dengan jarak tempuh lebih jauh dari biasanya,” tambahnya.
Mengenai jenis jembatan yang akan dibangun, Oemar menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, berdasarkan kondisi geografis dan akses jalan yang tersedia, jembatan gantung dinilai sebagai opsi paling realistis di beberapa lokasi terdampak.
“Kami tentu tidak memiliki kapasitas teknis untuk menentukan spesifikasi konstruksi. Namun, kami berharap desain jembatan baru nanti lebih tahan terhadap cuaca ekstrem dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi infrastruktur terdampak bencana, Pemkab Probolinggo berkomitmen untuk terus mempercepat seluruh tahapan, baik di tingkat daerah maupun yang berkoordinasi dengan provinsi. Hal ini tidak hanya bertujuan memulihkan mobilitas warga, tetapi juga menghidupkan kembali roda perekonomian lokal yang sempat terhambat akibat bencana.
“Kami berharap proses pengajuan ke Pemprov Jatim berjalan lancar, agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama. Semakin cepat ditangani, semakin cepat pula kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat kembali normal,” pungkas Oemar. (Bambang/*)
3 kunjungan
