BANGGAI – Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bualemo merasa kecewa terhadap Pemerintah Desa Longkoga Timur dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022 hingga 2025.
Kekecewaan ini diungkap langsung oleh Koordinator BPP Sahbudin Anwar Eny SP. MP serta sejumlah tokoh masyarakat desa setempat pada media ini.
Koordinator BPP, Sahbudin Anwar Eny, menyampaikan rasa kekecewaannya dengan pemerintah desa yang tidak melibatkan pihaknya dalam musdes APBDes. Pihaknya berharap pemdes bersikap transparan serta meminta agar melibatkan BPP.
” Saya heran kenapa saya tidak dilibatkan dalam musdes itu. Padahal Balai penyuluhan Pertanian ( BPP) berperan aktif dalam membantu petani dengan menyediakan informasi, konsultasi, dan bimbingan. BPP juga berfungsi sebagai pusat koordinasi pembangunan pertanian di suatu wilayah,” ungkap Sahbudin.
Ia menambahkan bahwa BPP juga berperan untuk petani, menyediakan informasi dan data pertanian, memberikan konsultasi agribisnis, membantu petani mengembangkan usaha tani, membantu petani meningkatkan kompetensi, membantu petani mengubah perilaku menjadi petani yang lebih baik.
Dengan peran tersebut, tentunya, keterlibatan BPP dalam musyawarah desa terkait pembahasan APBDes sangatlah diperlukan. Agar kebutuhan masyarakat petani yang ada di Longkoga Timur juga dapat dialokasikan melalui APBDes. **
Lp.Red/Tim
