JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas, menegaskan bahwa penegakan hukum yang kuat adalah kunci untuk keberhasilan demokrasi. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara “Malam Refleksi Peringatan Kemerdekaan RI” yang diselenggarakan oleh Peradi dan Rumah Bersama Advokat (RBA) di Jakarta, pada Jumat malam (16/08/2024).
Dalam forum yang dihadiri oleh advokat dan aktivis hukum tersebut, Erry menekankan pentingnya peran advokat dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia mengungkapkan bahwa advokat memegang tanggung jawab moral untuk membimbing klien agar terhindar dari praktik suap.
“Advokat memiliki peran penting dalam mencegah suap. Mereka adalah pihak yang dapat meyakinkan klien untuk tidak terjebak dalam praktik tersebut,” ujar Erry dengan tegas.
Erry juga mengingatkan bahwa integritas dalam profesi advokat sangat krusial. Meskipun ada kabar mengenai advokat yang terlibat dalam suap, ia menegaskan bahwa banyak advokat yang masih mampu memenangkan kasus tanpa harus mengorbankan integritas mereka.
“Dalam praktiknya, masih banyak advokat yang berhasil menang tanpa suap,” tambahnya.
Erry melanjutkan dengan menyoroti bahaya penyalahgunaan kekuasaan dalam politik, terutama saat hukum digunakan untuk menekan lawan politik. Menurutnya, tindakan tersebut adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang tidak bisa diterima.
“Ini jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan, dan hal ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Ia juga memberikan pandangannya tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering kali disalahpahami. Erry menjelaskan bahwa OTT bukanlah agenda yang direncanakan, melainkan respons terhadap laporan masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti.
“Salah jika mengatakan OTT tidak boleh dilaksanakan; itu adalah upaya hukum yang sah,” jelasnya.
Dalam konteks pencegahan korupsi, Erry menekankan pentingnya keteladanan dari pihak eksekutif. Ia mengkritik lambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi meskipun banyak usulan telah diajukan.
“Pencegahan korupsi sangat tergantung pada eksekutif. Tanpa keteladanan, upaya preventif akan sia-sia,” ungkapnya.
Erry juga menggarisbawahi bahwa pelayanan publik yang baik merupakan kunci dalam mencegah korupsi, karena pelayanan yang buruk seringkali dimanfaatkan oleh pengusaha untuk melakukan korupsi.
Ia membagikan pengalamannya selama memimpin KPK, di mana tantangan terbesar adalah mengelola harapan masyarakat yang tinggi.
“Mengelola harapan masyarakat adalah yang paling berat, karena kemampuan KPK terbatas,” tuturnya.
Meski demikian, Erry menutup dengan nada optimis, menegaskan pentingnya harapan dalam perjuangan melawan korupsi.
“Kita harus tetap optimis. Kita tidak bisa hidup sedetik pun tanpa harapan,” pungkasnya.
(Tim/Red/**)
