Pontianak, Kalimantan Barat – Dr. Herman Hofi Munawar, seorang pengamat hukum, memperingatkan bahwa prinsip keadilan hukum, yang seharusnya memberi perlindungan yang sama bagi semua warga, kini semakin terancam, khususnya bagi masyarakat kecil.
Hofi mengungkapkan bahwa dalam realitas lapangan, terdapat ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum, terutama dalam penegakan hukum terhadap masyarakat kecil. Proses hukum terhadap mereka seringkali terlalu cepat tanpa memperhatikan proses yang seharusnya, sementara kasus yang melibatkan perusahaan besar bisa mengambang tanpa kejelasan.
Salah satu contohnya adalah kasus PT RJP di Kabupaten Kubu Raya, yang diduga telah mencaplok tanah warga untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit di luar izin lokasi perusahaan. Meskipun laporan telah dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu, belum ada kejelasan dalam penyelesaiannya.
Hofi menekankan bahwa dalam penegakan hukum, prinsip Hak Asasi Manusia seharusnya menjadi prioritas, namun seringkali diabaikan dalam kasus-kasus seperti ini. Masyarakat kecil yang melaporkan tindakan melanggar hukum seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang layak.
PT RJP diketahui telah melanggar berbagai peraturan terkait izin lokasi perkebunan, namun tidak ada tindakan yang nyata dari pihak berwenang dalam menanggapi hal ini. Masyarakat pun telah melaporkan perusahaan tersebut kepada pihak kepolisian, namun hingga kini belum ada kepastian penyelesaiannya.
Dalam mengakhiri pernyataannya, Hofi meminta bantuan kepada pihak berwenang, termasuk Kapolda, untuk membantu memastikan proses hukum yang adil bagi masyarakat kecil yang terpinggirkan dalam kasus ini.
Demikianlah laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Semoga keadilan dapat segera ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat.
JN/98
