Gus Haris Ancam Tenggelamkan Pencari Rente Jabatan, Libas88 Soroti Dugaan Mafia Proyek

banner 468x60

PROBOLINGGO – PATROLIHUKUM.NET – Komitmen Bupati Probolinggo, Muhammad Haris atau yang akrab disapa Gus Haris, dalam memberantas praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah mendapat respons dari kalangan pegiat antikorupsi.

Ketua Libas88 Nusantara, Muhyiddin, mengapresiasi sikap tegas Gus Haris yang mengancam akan menindak pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi melalui proses mutasi dan rotasi jabatan aparatur sipil negara (ASN). Namun, ia mengingatkan bahwa upaya membersihkan birokrasi tidak boleh berhenti pada persoalan mutasi jabatan semata.

Menurut Muhyiddin, pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian serius terhadap dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan dalam sektor pengadaan barang dan jasa, khususnya proyek konstruksi yang bersumber dari anggaran pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pelantikan 209 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang berlangsung di Kantor Bupati Probolinggo, Kraksaan, Jumat (20/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Gus Haris meminta seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera melaporkan kepadanya apabila terdapat pihak yang meminta imbalan atau sejumlah uang sebagai syarat memperoleh jabatan.

Bupati juga menegaskan bahwa proses rotasi dan mutasi dilakukan berdasarkan sistem merit, melalui pemetaan kinerja serta potensi pejabat menggunakan metode nine box.

Menanggapi hal tersebut, Muhyiddin menilai bahwa tantangan pemberantasan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan saat ini semakin kompleks. Menurutnya, potensi penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan jual beli jabatan, tetapi juga dugaan keterlibatan oknum yang memanfaatkan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan untuk memperoleh keuntungan dari proyek pemerintah.

“Ketegasan Gus Haris soal mutasi patut diapresiasi. Namun, di era sekarang yang jauh lebih perlu diwaspadai adalah orang-orang di dalam lingkaran kekuasaan. Mereka diduga memanfaatkan kedekatannya dengan penguasa untuk meraup pekerjaan di bidang konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa,” tegas Muhyiddin dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Lebih lanjut, Muhyiddin mengungkapkan adanya dugaan pola pengondisian paket pekerjaan melalui metode Penunjukan Langsung (PL). Menurutnya, mekanisme tersebut perlu diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan untuk menguntungkan pihak atau rekanan tertentu.

Ia menilai, apabila proses pengadaan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, praktik tersebut berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat serta menimbulkan kerugian terhadap kepentingan publik.

Libas88 Nusantara juga mengaku telah mengantongi sejumlah temuan proyek di Kabupaten Probolinggo yang diduga tidak menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik maupun tender terbuka.

Muhyiddin menyebut, dalam sejumlah kasus yang menjadi perhatian organisasinya, terdapat alasan teknis seperti klaim master product atau spesifikasi khusus yang diduga digunakan untuk membenarkan pemilihan penyedia tertentu.

“Biasanya oknum-oknum ini hobinya mengerjakan proyek dengan metode PL. Kami mencatat ada beberapa proyek yang diduga sengaja tidak memakai e-purchasing dan tender dengan berbagai dalih, seperti alasan master product dan sebagainya,” ungkapnya.

Meski demikian, dugaan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Muhyiddin memastikan Libas88 Nusantara tengah mempersiapkan laporan resmi terkait sejumlah temuan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Laporan tersebut rencananya akan disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia agar dugaan praktik yang ditemukan dapat ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Ia berharap komitmen Bupati Probolinggo dalam melakukan pembenahan birokrasi benar-benar diwujudkan melalui pengawasan menyeluruh, termasuk terhadap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek pemerintah daerah.

Menurutnya, pemberantasan praktik koruptif harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk apabila dugaan penyimpangan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pejabat atau lingkaran kekuasaan.

“Jangan hanya tegas terhadap persoalan jual beli jabatan. Praktik-praktik yang diduga mengarah pada pengondisian proyek juga harus dibongkar. Jangan sampai komitmen membersihkan birokrasi hanya berhenti pada pernyataan,” tegasnya.

Libas88 Nusantara berharap langkah pembenahan yang digaungkan pemerintah daerah mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait tudingan dan rencana pelaporan yang disampaikan Libas88 Nusantara. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

(TIM/RED)

1,581 views
banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60