Dua Mahasiswa Gugat Polres Lumajang, Penanganan Kasus Solar Subsidi Dipertanyakan

banner 468x60

LUMAJANG, PATROLIHUKUM.NET – Penanganan perkara dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan publik. Setelah hampir satu tahun sejak terungkapnya kasus tersebut, dua mahasiswa kini menempuh jalur praperadilan untuk menguji proses penanganan perkara oleh kepolisian.

Kedua mahasiswa tersebut adalah Amar Qusairi selaku Pemohon I dan Muhammad Daffa Akbar Al-Farros sebagai Pemohon II. Permohonan praperadilan mereka tercatat di Pengadilan Negeri (PN) Lumajang dengan Nomor Perkara 4/Pid.Pra/2026/PN Lmj, yang didaftarkan pada 11 November 2026.

Berdasarkan informasi perkara, gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah atau dikenal dengan istilah undue delay. Para pemohon menggunakan ketentuan Pasal 158 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar permohonan.

Berawal dari Temuan Solar Bersubsidi

Kasus ini bermula pada Senin (3/11/2025), ketika Bupati Lumajang, Indah Amperawati, melakukan penindakan terhadap dugaan praktik penimbunan solar bersubsidi di wilayah SPBU Desa Labruk Lor.

Dalam peristiwa tersebut ditemukan sebuah truk yang diduga mengangkut solar bersubsidi menggunakan tandon. Jumlah BBM yang ditemukan diperkirakan mencapai 1.000 liter.

Pemberitaan ANTARA pada 4 November 2025 mengonfirmasi peristiwa penindakan tersebut. Sementara laporan RRI pada 14 Februari 2026 menyebutkan barang bukti yang diperiksa sekitar 950 liter Bio Solar.

Perkara kemudian diserahkan kepada Polres Lumajang untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Dalam perkembangannya, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan.

Perbedaan Informasi Mengenai SP3

Perkembangan penanganan perkara mulai menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai kemungkinan penghentian penyidikan.

Pada 8 Mei 2026, Radar Jember memberitakan bahwa pihak Polres Lumajang menyatakan penyidikan masih berjalan dan belum menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Namun, pemberitaan tvOne pada 12 Mei 2026 memuat pernyataan Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar mengenai rencana penghentian penyidikan karena hasil pemeriksaan saksi dan ahli dinilai belum menemukan unsur tindak pidana.

Perbedaan informasi tersebut menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan penjelasan resmi agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai status terakhir perkara.

Berdasarkan informasi yang diberitakan 90detik.com, sidang perdana praperadilan yang dijadwalkan Rabu (18/11/2026) di PN Lumajang dilaporkan tidak terlaksana karena pihak termohon tidak hadir.

Meski demikian, alasan ketidakhadiran tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak kepolisian maupun pengadilan.

Sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan pemberitaan, redaksi Patrolihukum.net telah melakukan upaya konfirmasi kepada Kasi Humas Polres Lumajang Ipda Suprapto mengenai perkembangan penyidikan, status penerbitan SP3, serta ketidakhadiran pihak termohon dalam sidang praperadilan.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, Rabu (18/11/26) belum ada tanggapan atau jawaban resmi yang diterima redaksi.

Patrolihukum.net tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Polres Lumajang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Publik kini menantikan perkembangan proses praperadilan tersebut sekaligus kejelasan penanganan perkara dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi yang sejak awal telah menjadi perhatian masyarakat.

(TIM/RED)

56 kunjungan
banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60