Jakarta | Delapan fraksi DPR mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan tersebut disampaikan dalam sebuah rapat pada Rabu, 11 November 2026, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Peristiwa ini menandai dibawanya persoalan tersebut ke dalam agenda pembahasan formal di lingkungan DPR, melalui mekanisme hak yang dimiliki lembaga legislatif.
Rapat yang menjadi tempat penyampaian pengajuan itu dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Dalam konteks tersebut, hal utama yang menjadi perhatian ialah langkah delapan fraksi untuk mengajukan HMP dan penyampaian langkah itu dalam forum rapat. Dengan demikian, informasi mengenai rapat, tanggal, lokasi, pimpinan, serta jumlah fraksi menjadi pokok keterangan tentang peristiwa yang berlangsung di Senayan.
Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak kelembagaan DPR. Pengajuannya dapat menjadi pintu bagi pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di parlemen. Namun, penyampaian usulan HMP tidak dengan sendirinya memberikan kesimpulan mengenai perkara yang melatarbelakanginya. Status pengajuan, tahapan yang mungkin ditempuh, dan keputusan selanjutnya perlu dibedakan dari substansi polemik yang menjadi konteksnya.
Karena itu, pemberitaan mengenai rapat pada 11 November 2026 perlu berfokus pada fakta bahwa delapan fraksi mengajukan hak menyatakan pendapat, serta bahwa pengajuan tersebut disampaikan dalam rapat yang dipimpin Saan Mustopa. Fokus itu berbeda dari upaya membuktikan, membenarkan, atau menilai polemik ijazah Gibran. Pengajuan hak merupakan peristiwa politik dan prosedural yang dapat dicatat, sementara pertanyaan mengenai polemik ijazah memerlukan proses serta informasi tersendiri. Tanpa keterangan tambahan tentang tahapan berikutnya, tidak tepat menganggap bahwa rapat tersebut telah menetapkan kebenaran tertentu atau menyelesaikan persoalan. Dengan batasan itu, inti kejadian dapat dijelaskan secara netral: delapan fraksi membawa usulan penggunaan hak DPR ke forum rapat, sedangkan pembahasan mengenai kebenaran polemik tidak menjadi fokus keterangan peristiwa ini.
Jumlah anggota yang didaftarkan sebagai pengusul hak menyatakan pendapat tidak sama di setiap fraksi yang disebutkan. PDI Perjuangan mencatat 14 orang, sedangkan PKS menjadi fraksi dengan jumlah pengusul terbanyak dalam daftar tersebut, yakni 28 orang. PKB dan Partai Demokrat masing-masing mendaftarkan 18 orang. Sementara itu, Gerindra dan Golkar sama-sama mencatat 11 orang, dan PAN mencantumkan satu orang sebagai pengusul.
Perbedaan angka itu menunjukkan bahwa dukungan yang tercatat tersebar dengan jumlah yang bervariasi antarkelompok. PKS memiliki jumlah pengusul dua kali lipat dibandingkan PDI Perjuangan, sementara angka PKB dan Partai Demokrat sama. Gerindra dan Golkar juga berada pada jumlah yang setara. PAN, sebaliknya, memiliki angka paling kecil di fraksi-fraksi yang disebut dalam data tersebut.
Jika angka-angka itu dijumlahkan, totalnya mencapai 101 anggota dari tujuh fraksi yang dicantumkan. Perhitungan tersebut hanya merupakan penjumlahan jumlah pengusul per fraksi sebagaimana dilaporkan; angka itu tidak mengungkap identitas setiap anggota. Data yang tersedia juga tidak memuat daftar nama lengkap, sehingga nama-nama pengusul tidak dapat dipastikan atau ditambahkan berdasarkan informasi ini saja.
Rincian jumlah perlu dibaca secara cermat agar tidak tertukar angka tiap fraksi dan jumlah gabungan. Secara berurutan, daftar tersebut memuat 14 orang dari PDI Perjuangan, 28 dari PKS, 18 dari PKB, 18 dari Partai Demokrat, 11 dari Gerindra, 11 dari Golkar, serta satu dari PAN. Penyajian angka per fraksi membantu memperlihatkan komposisi pengusul yang disebut tanpa menyiratkan bahwa jumlah anggota tersebut sama dengan keseluruhan pihak yang terlibat dalam proses politik.
Karena informasi yang disajikan terbatas pada jumlah, rincian ini tidak menjelaskan alasan masing-masing anggota bergabung ataupun tahapan lanjutan yang akan ditempuh. Angka-angka tersebut sebaiknya dipahami sebagai jumlah pengusul yang didaftarkan dalam keterangan sumber, bukan sebagai daftar nama atau keterangan tambahan mengenai sikap individu.
Perwakilan Partai NasDem di DPR, Sugeng Suparwoto, menyampaikan bahwa seluruh anggota fraksinya mendukung pengajuan hak menyatakan pendapat terkait persoalan ijazah Gibran. Menurut pernyataan tersebut, dukungan telah dinyatakan oleh 69 anggota Fraksi NasDem. Angka itu menggambarkan sikap politik para anggota, bukan jumlah orang yang pada saat rapat sudah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul.
Dalam rapat yang membahas pengajuan hak tersebut, 19 anggota NasDem telah menandatangani dokumen sebagai pengusul. Dengan demikian, terdapat perbedaan cakupan dukungan fraksi dan jumlah tanda tangan yang sudah tercatat pada saat itu. Sugeng menyebut dukungan berasal dari seluruh 69 anggota, sedangkan penandatanganan oleh 19 orang merupakan tahap yang telah terlaksana ketika rapat berlangsung. Kedua angka itu merujuk pada hal yang berlainan dan tidak dapat dipertukarkan.
Pernyataan dukungan penuh menunjukkan posisi Fraksi NasDem terhadap rencana penggunaan hak menyatakan pendapat. Namun, dukungan politik tersebut tidak serta-merta berarti bahwa setiap anggota telah menandatangani dokumen pengusulan. Karena itu, pelaporan mengenai sikap fraksi perlu mempertahankan pembedaan tersebut, terutama ketika menyebut jumlah anggota yang mendukung dibandingkan jumlah yang telah menyatakan diri sebagai pengusul melalui tanda tangan.
Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak DPR yang dapat digunakan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Dalam konteks ini, keterangan Sugeng memberi gambaran mengenai dukungan internal NasDem terhadap langkah yang sedang dibicarakan bersama fraksi-fraksi lain. Informasi yang disampaikan juga mencatat keadaan pada waktu rapat, sehingga jumlah penandatangan yang disebutkan merujuk pada kondisi saat itu, bukan klaim bahwa proses tanda tangan telah selesai atau seluruh anggota sudah menandatangani.
Dengan begitu, angka 69 menjelaskan jumlah anggota NasDem yang dikatakan telah menyatakan dukungan, sementara angka 19 menunjukkan anggota yang sudah menandatangani sebagai pengusul pada saat rapat. Menjaga ketepatan penyebutan kedua angka penting agar pembaca tidak mengira dukungan dan tanda tangan merupakan ukuran yang sama. Keterangan tersebut hanya menjelaskan posisi NasDem sebagaimana disampaikan Sugeng, tanpa mengubahnya menjadi jumlah pengusul yang telah menandatangani secara keseluruhan.
Dalam rapat yang membahas pengajuan hak menyatakan pendapat terkait ijazah Gibran, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan bahwa fraksinya mendaftarkan 14 pengusul. Keterangan tersebut menjelaskan jumlah pengusul yang didaftarkan oleh PDI Perjuangan, bukan daftar nama mereka. Informasi yang tersedia tidak merinci siapa saja keempat belas anggota tersebut, sehingga nama-nama itu tidak dapat disebutkan secara terpisah. Pernyataan Dolfie menjadi salah satu keterangan dari perwakilan fraksi mengenai keikutsertaan anggota dalam pengajuan. Pokok yang disampaikan adalah jumlah yang didaftarkan, tanpa rincian lain mengenai identitas pengusul atau langkah berikutnya.
Azis Subekti menyatakan dirinya mewakili 11 anggota Gerindra dalam forum tersebut. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan berkaitan dengan jumlah anggota partai yang diwakilinya, bukan pernyataan bahwa seluruh anggota Gerindra ikut mengajukan. Bahan yang tersedia tidak memuat nama-nama sebelas anggota itu maupun uraian lebih lanjut tentang posisi masing-masing. Karena itu, pernyataan Azis dapat dirangkum sebatas keterwakilan tersebut. Keterangan ini juga berbeda dari informasi yang disampaikan Dolfie: satu menyebut anggota Gerindra yang diwakili dalam forum, sedangkan yang lain menyebut jumlah pengusul yang didaftarkan oleh fraksinya. Perbedaan cara penyebutan itu perlu dipertahankan agar jumlah dan peran yang disampaikan masing-masing tidak tercampur.
Dari PAN, Sarifuddin Sudding menyampaikan pengajuan sebagai pengusul dan disebut mewakili fraksinya. Keterangan tersebut menempatkannya sebagai pihak yang menyampaikan pengajuan sekaligus sebagai perwakilan PAN. Tidak tersedia rincian tambahan mengenai jumlah anggota PAN yang terlibat atau nama pengusul lainnya. 35 kunjungan
