BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 10 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengusut secara menyeluruh dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum serta upaya memastikan setiap informasi mengenai persoalan di lingkungan pemasyarakatan dapat diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Yusril menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan apabila perkara di Lapas Cibinong dibawa ke ranah pidana. Menurutnya, langkah penindakan dapat dilakukan apabila aparat menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mendukung dugaan pelanggaran tersebut. Pemeriksaan, pengumpulan keterangan, dan pendalaman terhadap fakta di lapangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran tidak akan ditutup-tutupi atau diselesaikan hanya melalui pemeriksaan internal apabila terdapat indikasi perbuatan yang memenuhi unsur pidana. Proses penegakan hukum diharapkan berjalan objektif, transparan, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah bagi seluruh pihak yang diperiksa.
Yusril juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengapresiasi setiap langkah hukum yang diambil berdasarkan bukti dan mekanisme yang sah. Dukungan tersebut mencakup penyelidikan maupun proses lanjutan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran pidana. Dengan demikian, penanganan perkara dapat memberikan kepastian mengenai fakta yang terjadi, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan.
Ruang penyelidikan yang diberikan kepada aparat menjadi penegasan bahwa dugaan pelanggaran di Lapas Cibinong perlu diuji melalui proses yang kredibel. Hasil pengusutan nantinya diharapkan dapat menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar bagi tindakan administratif atau pidana sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti.
Yusril menyatakan bahwa setiap lembaga penegak hukum dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks adanya dugaan pelanggaran di Lapas Cibinong, sehingga penanganannya perlu dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa ruang penyelidikan tetap terbuka, tetapi langkah tersebut tidak serta-merta berarti telah terjadi tindak pidana atau bahwa pihak tertentu telah dinyatakan bersalah.
Kepolisian dipersilakan melakukan investigasi apabila terdapat laporan, informasi, atau temuan yang perlu ditindaklanjuti. Kepolisian dapat mengumpulkan keterangan, memeriksa dokumen, serta menilai rangkaian peristiwa berdasarkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Namun, proses hukum baru dapat dilanjutkan apabila tersedia bukti permulaan yang cukup. Standar tersebut penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara objektif dan tidak didasarkan semata-mata pada dugaan atau pemberitaan yang belum terverifikasi.
Yusril juga menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat bertindak apabila dalam penelusuran ditemukan indikasi korupsi yang memenuhi ketentuan kewenangannya. Sementara itu, kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan dalam perkara korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, lembaga yang berwenang dapat mengambil langkah masing-masing berdasarkan jenis dugaan pelanggaran dan bukti yang tersedia. Koordinasi antarpenegak hukum diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan, sekaligus menjaga proses berjalan transparan, proporsional, dan menghormati asas praduga tak bersalah. Setiap tindakan lanjutan, termasuk penetapan status hukum seseorang, harus didasarkan pada hasil pemeriksaan serta bukti yang diperoleh secara sah. Sampai tahapan tersebut terpenuhi, dugaan pelanggaran masih harus dipandang sebagai informasi yang perlu diverifikasi melalui mekanisme hukum, bukan sebagai fakta pidana yang telah terbukti.
Yusril menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam membenahi kondisi internal lembaga tersebut. Menurutnya, tindakan itu menunjukkan adanya perhatian serius terhadap upaya menjaga tata kelola, integritas, dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemasyarakatan. Pembenahan internal dipandang penting agar setiap unsur dalam lembaga dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku serta menjaga kepercayaan publik.
Apresiasi tersebut secara khusus berkaitan dengan langkah yang ditujukan kepada pihak-pihak yang dinilai bersalah di Lapas Cibinong. Yusril menghargai adanya keberanian untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran dan membuka ruang bagi proses pemeriksaan terhadap persoalan yang muncul. Sikap itu menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran perlu ditempatkan dalam mekanisme penanganan yang tepat, dengan tetap berpegang pada fakta dan ketentuan yang berlaku.
Dalam pandangannya, pembenahan semacam itu merupakan bagian dari tanggung jawab kementerian untuk memastikan kondisi internal lembaga tetap terkendali dan profesional. Yusril menempatkan dirinya sebagai pihak yang menghargai langkah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang dalam hal ini merupakan pejabat berpangkat inspektur jenderal di kementerian tersebut. Ia menilai tindakan terhadap pihak yang dinilai bersalah di Lapas Cibinong perlu dihormati sebagai upaya memperbaiki penyelenggaraan pemasyarakatan, tanpa mendahului proses penilaian atas fakta-fakta yang sedang ditelusuri. Dengan demikian, dukungan itu tidak hanya mencerminkan penghargaan terhadap ketegasan kementerian, tetapi juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai prosedur. Langkah pembenahan internal diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta mendorong seluruh jajaran bekerja secara disiplin dalam menjalankan tugas pelayanan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
Yusril telah menyimak laporan hasil temuan Ombudsman RI mengenai kondisi Lapas Cibinong. Laporan tersebut menjadi bahan penting untuk memahami berbagai persoalan yang disampaikan melalui pemeriksaan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut. Dengan mendengarkan paparan itu, ia menunjukkan bahwa setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran perlu ditempatkan dalam kerangka pemeriksaan yang terukur dan berdasarkan fakta.
Sikap tersebut juga memperlihatkan posisi Yusril yang tetap netral dalam menyikapi temuan maupun laporan yang berkembang. Ia tidak langsung memberikan penilaian akhir sebelum seluruh informasi diperiksa secara menyeluruh. Pada saat yang sama, Yusril membuka ruang bagi penyelidikan secara terbuka setelah temuan Ombudsman disampaikan. Ruang itu diperlukan agar keterangan, dokumen, serta fakta terkait kondisi Lapas Cibinong dapat diuji melalui prosedur yang sesuai.
Dengan pendekatan tersebut, tindak lanjut terhadap laporan Ombudsman tidak diarahkan untuk membentuk kesimpulan secara tergesa-gesa. Setiap dugaan pelanggaran tetap perlu ditelusuri oleh pihak yang memiliki kewenangan, sementara proses pemeriksaan harus berjalan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Keterbukaan dalam penyelidikan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa laporan tersebut memperoleh perhatian yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yusril juga menyatakan kesediaannya untuk mendukung proses hukum apabila aparat menemukan dasar yang memadai. Pernyataan ini menegaskan bahwa sikap netral bukan berarti menutup kemungkinan adanya penindakan, melainkan memberikan kesempatan kepada aparat untuk bekerja berdasarkan bukti dan prosedur. Dengan demikian, tindak lanjut atas temuan Ombudsman dapat berlangsung secara terbuka, objektif, dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tersedia.
