PROBOLINGGO, Patrolihukum.net — Rencana penyelenggaraan **SAE Run Highway 2026** yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (8/2/2026) di ruas jalan tol dengan titik start dan finish Exit Tol Kraksaan menuai sorotan dari sejumlah elemen masyarakat sipil. Kegiatan olahraga tersebut dinilai kurang sensitif terhadap kondisi sebagian warga Kabupaten Probolinggo yang masih menghadapi dampak banjir di beberapa wilayah.
Pembina Koalisi Masyarakat SAE Patenang, **Syarful Anam**, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap kegiatan olahraga maupun hiburan masyarakat. Namun, menurutnya, momentum penyelenggaraan kegiatan perlu mempertimbangkan situasi sosial yang sedang dihadapi warga.
“Secara objektif, banjir memang dipicu berbagai faktor, terutama curah hujan dengan intensitas tinggi. Tetapi pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol juga memiliki konsekuensi lingkungan yang perlu diperhatikan secara serius,” ujar Syarful kepada wartawan, Sabtu (7/2/2026).
Ia menyebut sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Krejengan, mengalami perubahan kondisi lingkungan pascapembangunan jalan tol. Selain itu, ia menyoroti kerusakan infrastruktur jalan milik pemerintah daerah yang hingga kini dinilai belum tertangani optimal.
Menurutnya, ruas jalan penghubung Semampir–Krejengan serta jalur di kawasan Pabrik Gudang Garam Paiton menuju Kecamatan Kotaanyar mengalami kerusakan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembangunan tol. Perbaikan yang dilakukan, kata dia, masih sebatas tambal sulam dan belum menyentuh perbaikan menyeluruh.
“Kondisi jalan dari Gudang Garam menuju Kotaanyar masih cukup memprihatinkan. Memang sempat ada perbaikan setelah ada tuntutan masyarakat, tetapi kualitasnya dinilai belum memadai,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Syarful mempertanyakan penyelenggaraan event lari di atas jalan tol saat sebagian masyarakat masih berupaya bangkit dari dampak bencana banjir. Ia menilai perhatian pemerintah seharusnya lebih difokuskan pada pemulihan kondisi warga serta perbaikan infrastruktur dasar.
“Di saat warga masih menghadapi dampak banjir yang oleh sebagian masyarakat juga dikaitkan dengan perubahan lingkungan akibat pembangunan tol, penyelenggaraan event di lokasi tersebut dinilai kurang menunjukkan empati sosial,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sikap sejumlah pejabat daerah yang dianggap terlalu euforia terhadap agenda kegiatan seremonial, sementara kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pemulihan pascabencana dan perbaikan infrastruktur, dinilai belum tertangani maksimal.
Menurut Syarful, penggunaan anggaran daerah seharusnya diprioritaskan secara efektif, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kegiatan promosi daerah, hiburan publik, dan tanggung jawab terhadap kondisi sosial masyarakat.
“Masyarakat tidak anti kegiatan olahraga atau hiburan. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perhatian terhadap dampak pembangunan dan kondisi warga tetap menjadi prioritas utama,” katanya.
Syarful juga mengingatkan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan empati dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Pejabat publik harus hadir dengan kepekaan sosial. Fokus pada pemulihan kondisi warga dan perbaikan infrastruktur jauh lebih dibutuhkan dalam situasi seperti sekarang,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara **SAE Run Highway 2026** maupun Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sesuai prinsip **cover both sides** serta Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Investigasi Gabungan Media Online)
