Patrolihukum.net // Jakarta – Polemik pencabutan kartu identitas liputan Istana yang menimpa jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, akhirnya berujung pada pengembalian ID tersebut. Biro Pers Sekretariat Presiden secara resmi mengakui adanya kesalahan prosedural dan menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada publik serta insan pers.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menegaskan bahwa kejadian ini tidak semestinya terjadi dan berkomitmen bahwa peristiwa serupa tidak akan diulang.
“Kami mengakui adanya kesalahan dalam prosedur. ID liputan khusus Istana milik rekan jurnalis CNN telah kami kembalikan hari ini. Kami memastikan ke depan tidak ada lagi tindakan yang bisa menghambat kerja jurnalistik,” ujar Yusuf di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, kartu identitas yang sempat diambil adalah ID liputan khusus Istana, bukan kartu pers profesi sebagai wartawan CNN Indonesia. Yusuf menegaskan, Biro Pers Istana tetap menjunjung tinggi kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kronologi Kejadian
Insiden ini bermula ketika Diana Valencia mengajukan pertanyaan kritis kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Usai sesi tanya jawab, petugas Biro Pers Istana tiba-tiba mencabut ID liputan Istana milik Diana tanpa memberikan alasan resmi. Kejadian ini langsung menyebar luas di media sosial, memicu kecaman dari publik dan organisasi pers nasional.
Respons Dewan Pers
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengecam pencabutan akses peliputan tersebut yang dianggap melanggar prinsip kebebasan pers dan transparansi negara.
“Pers berhak memperoleh informasi dari sumber resmi negara. Akses tidak boleh dicabut hanya karena pertanyaan yang kritis,” tegas Komaruddin.
Dewan Pers menyambut baik langkah Istana yang mengembalikan ID liputan Diana, namun mendesak agar mekanisme peliputan Istana diperjelas sehingga insiden serupa tidak kembali mencoreng kebebasan pers.
Kecaman dari Organisasi Pers
Sejumlah organisasi pers, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), menilai pencabutan ID liputan sebagai tindakan berbahaya yang bisa menimbulkan efek ketakutan (chilling effect) di kalangan wartawan ketika meliput isu-isu sensitif.
Mereka menegaskan bahwa keterbukaan terhadap kritik merupakan indikator sehatnya demokrasi. AJI menilai peristiwa ini sebagai pengingat penting bagi pemerintah untuk lebih menghargai peran media sebagai pilar keempat demokrasi.
Komitmen Keterbukaan
Biro Pers Istana menyatakan akan melakukan evaluasi internal terhadap prosedur peliputan serta menegaskan kembali komitmen untuk menjaga hubungan kemitraan dengan insan pers.
“Kami berkomitmen bekerja sama dengan seluruh insan pers sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik,” ungkap Yusuf Permana.
Catatan Penting
Kasus pencabutan ID liputan Diana Valencia menjadi cermin rapuhnya relasi antara negara dan media jika prosedur tidak dijalankan secara transparan. Insiden ini menegaskan kembali pentingnya kebebasan pers sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan.
Dengan permintaan maaf resmi dan pengembalian ID liputan, publik kini menunggu bukti nyata dari komitmen Istana untuk tidak lagi mengulangi langkah yang bisa mencederai prinsip demokrasi tersebut. (Edi D/PRIMA/**)
