Pati, Patrolihukum.net – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kembali turun ke jalan, Kamis (19/9/2025), menuntut DPRD Kabupaten Pati bersikap tegas terhadap Bupati Sudewo. Aksi ini digelar di depan kantor DPRD Pati sebagai bentuk protes atas melemahnya Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang dibentuk untuk mengusut berbagai kebijakan bupati.
Meski dalam surat pemberitahuan ke Polresta Pati jumlah peserta aksi disebut hanya 200 orang, kenyataannya massa yang hadir membludak hingga ribuan. Massa membawa spanduk dan poster bernada kritikan tajam terhadap kebijakan Bupati Sudewo.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang dikomandoi Supriyono alias Bothok sebelumnya telah menggelar demo besar di kantor Bupati Pati pada 13 Agustus 2025, lalu aksi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pada 1 September 2025. Aksi di depan DPRD ini menjadi rangkaian ketiga yang bertujuan mendorong Pansus DPRD tetap konsisten dan tidak melemah dalam menjalankan tugas pengawasan.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, bersama jajaran pimpinan dewan turun langsung menemui massa setelah menerima perwakilan mereka di ruangannya. Di hadapan pendemo, Ali Badrudin menyampaikan hasil pembahasan bersama berupa enam kesepakatan utama dari total 13 tuntutan masyarakat.
Enam kesepakatan yang dibacakan antara lain:
- Menuntaskan kerja Pansus DPRD hingga selesai tanpa intervensi dan tekanan dari pihak mana pun.
- DPRD Pati tidak akan menyetujui kebijakan Bupati Sudewo apabila terbukti melanggar hukum.
- Fraksi PDI Perjuangan tidak akan mengganti Ketua Pansus Teguh Bandang Waluyo.
- Mengganti Anggota Pansus dari PDIP Joko Wahyudi yang dinilai sering absen rapat.
- Mengganti anggota Pansus Airlangga Budi Utomo karena dianggap membelot dari sikap Pansus.
- Mengusulkan pemecatan Bupati Sudewo sebagai anggota/pengurus Partai Gerindra melalui DPD Gerindra untuk diteruskan ke DPP.
Dua tuntutan terakhir dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pati, Hardi, di hadapan massa yang memadati halaman gedung dewan. Pembacaan kesepakatan ini disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari para demonstran.
Supriyono alias Bothok, koordinator aksi, menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah maju. Namun ia menegaskan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan tetap mengawal proses Pansus hingga benar-benar tuntas.
“Kami tidak ingin sekadar janji. Pansus harus bekerja sesuai amanat rakyat,” tegasnya.
Situasi di lokasi berjalan kondusif dengan pengamanan ketat aparat kepolisian. Lalu lintas sempat tersendat namun kembali normal setelah massa membubarkan diri secara tertib.
Aksi ini menandai semakin kuatnya dorongan masyarakat Pati agar DPRD menjaga integritasnya dan menuntut pertanggungjawaban Bupati Sudewo atas kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Publik kini menunggu realisasi langkah-langkah konkret DPRD setelah kesepakatan ini diumumkan.
(Edi D/PRIMA)
