Jakarta, patrolihukum.net — Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., menerima kunjungan kehormatan dari Brigadir Jennifer Harris, Commander Indo-Pacific Endeavour (COMIPE) 2025 dari Australian Defence Force (ADF) di Kantor Bakamla Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (18/6/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan Indo-Pacific Endeavour (IPE) 2025 di Indonesia, serta mengeksplorasi peluang kolaborasi strategis antara Bakamla RI dan pihak ADF. IPE merupakan program tahunan ADF yang bertujuan memperkuat kemitraan Australia dengan negara-negara kawasan Indo-Pasifik melalui kerja sama militer, pelatihan, dan keterlibatan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Brigadir Harris didampingi oleh delegasi ADF yang terdiri dari para pejabat militer dan diplomatik Australia di Jakarta. Rangkaian kegiatan IPE 2025 di Indonesia direncanakan berlangsung pada November mendatang, mencakup pelaksanaan seminar mengenai Hukum Laut (UNCLOS), kegiatan Women in Peace and Security (WPS), pertemuan pemimpin agama, pelatihan pertahanan siber, kunjungan pelabuhan, serta kegiatan keterlibatan masyarakat.
Kepala Bakamla RI menyampaikan apresiasi atas inisiatif kerja sama dari pihak ADF, khususnya dalam program-program yang sejalan dengan tugas dan fungsi Bakamla RI dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut. Menurut Laksdya TNI Dr. Irvansyah, keterlibatan Bakamla RI dalam kegiatan seperti kunjungan pelabuhan, seminar hukum maritim, dan community outreach dapat menjadi langkah positif untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia-Australia di bidang keamanan maritim.
Namun, Kepala Bakamla RI juga menegaskan bahwa usulan latihan bersama perlu dikaji lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan TNI, mengingat peran dan tanggung jawab kelembagaan yang berbeda. Bakamla RI juga akan mempertimbangkan partisipasi berdasarkan ketersediaan anggaran, sambil terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama di bidang keamanan maritim yang inklusif dan berkelanjutan, serta membuka ruang kolaborasi baru dalam menghadapi tantangan keamanan kawasan Indo-Pasifik. (*)
